POJOKSATU.id, JAKARTA— Data pemilih luar negeri yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diprotes Partai Buruh. Alasannya, karena ada selisih jumlah dengan data lain.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, data pemilih luar negeri dalam DPT tidak sesuai dengan beberapa sumber data lembaga lain.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada awal Juni 2023, urainya, jumlah buruh migran yang bekerja di luar negeri ada 4,3 juta orang.

“Ini data resmi pemerintah. Dan sudah dilaporkan ke presiden,” ujar Said Iqbal dalam jumpa pers virtual pada Senin (3/7).

Namun, dia mencatat jumlah pemilih luar negeri yang terdaftar DPT tercatat hanya 1,2 juta atau selisih 3,1 juta jiwa.

“Sementara Bank Dunia merilis data buruh migran di luar negeri sebanyak 9 juta. Artinya, ada selisih 7,8 juta yang tidak terdaftar dalam DPT,” sambungnya.

Oleh karenanya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menilai data pemilih luar negeri dalam DPT yang disusun KPU tidak valid.

“Data KPU agak aneh dan berpotensi curang,” tandasnya. (ikror/pojoksatu)