PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons buku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjudul 'Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi'. Buku yang diperuntukkan bagi kader Demokrat itu ditanggapi Jokowi dengan senyum santai.

Jokowi menjawab kekhawatiran SBY terkait potensi adanya abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden RI, untuk memenangkan kandidat capres jagoan di Pilpres 2024. Sambil tersenyum, dia minta semua pihak tak perlu cemas terkait langkah cawe-cawenya.

"Saya kira sudah berulang kali saya sampaikan bahwa penyelenggara pemilihan umum itu adalah KPU," kata Jokowi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 3 Juli 2023.

Jokowi melanjutkan, pemerintah dalam hal ini posisinya sebagai presiden hanya bisa menyediakan dukungan, dari sisi keamanan maupun logistik yang diperlukan KPU. Perihal kuasa hingga bisa mengelabui sistem, menurut Jokowi itu di luar kewenangannya.

Baca Juga: Jokowi Minta Persaingan Politik dalam Pemilu 2024 Tak Ganggu Program Pemerintah

Untuk itu ia meminta agar kecemasan ini tak jadi melebar secara kolektif. Benar dia pernah menyatakan hendak cawe-cawe dalam pemilihan presiden selanjutnya. Namun hal itu tak lantas berarti Jokowi akan langgar hukum dan mengesampingkan netralitas. Dia juga menegaskan dirinya telah memberi titah pada TNI, Polri, dan PNS untuk netral jelang Pemilu.

"Yang paling penting yang juga sudah sering saya sampaikan netralitas dr TNI, Polri, PNS kita, birokrasi kita betul-betul harus kita jaga dan agar tetap netral," ucapnya.

"Jadi nggak usah nggak ada kekhawatiran mengenai itu," tutur Jokowi, menegaskan kembali.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempublikasikan buku bertajuk "Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, The President Can Do No Wrong", untuk kader Demokrat. Buku bercover merah dan kelir hitam itu menghimpun keresahan-keresahan SBY.

Baca Juga: Jokowi Bertolak Ke Australia, Ini Strategi yang Akan Dibahas untuk Kemajuan Indonesia

Sebagaimana judulnya, dalam buku tersebut SBY membahas seputar Pilpres yang akan datang. Poin pertama adalah isu adanya penjegalan terhadap salah satu calon presiden (capres), Anies Baswedan.

Bukan berbentuk tudingan, SBY menilai jika Jokowi memiliki kemampuan untuk melakukan penjegalan tersebut, supaya Anies gagal maju sebagai bakal capres 2024. Namun demikian SBY menilai kehendak itu sah-sah saja selama tidak mencederai hukum yang berlaku.

Dalam isu penjegalan tersebut, SBY menggarisbawahi etika Jokowi apabila benar terbukti Presiden RI berada di balik kriminalisasi terhadap Anies, lewat kasus Formula E yang kini masih bergulir. Baginya, jika Anies secara hukum bisa dibuktikan tidak bersalah, maka hal ini akan menjadi kasus yang serius untuk citra kepemimpinan Jokowi.

Baca Juga: Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan Kejagung Soal Dugaan Korupsi BTS Kominfo

Poin kedua, SBY mengimbau Jokowi supaya tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk mendukung calon yang dijagokan. Menurutnya tak ada yang keliru dengan kecenderungan. Jokowi bebas memilih siapa saja untuk dia dukung, namun SBY menyoroti penggunaan sumber daya negara dalam upaya tersebut.

Misalnya pemakaian fasilitas BIN, Polri, TNI, dan alat penegak hukum serta perangkat negara lainnya demi memenangkan capres jagoan di 2024. Tak hanya bertentangan dengan etika politik, SBY menilai hal itu sudah melenceng jauh dari aturan hukum.

Poin ketiga, SBY menyoroti sengketa kepengurusan Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kubu kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin oleh Moeldoko. SBY mewanti-wanti agar Mahkamah Agung (MA) tak serta-merta mempercayai gugatan Moeldoko, terutama jika disebabkan karena tekanan dari pihak Kepala Staff Presiden (KSP) tersebut. ***