Politikus Partai Demokrat, Denny Indrayana turut mengomentari viralnya headline media nasional yang mengangkat tema "Ekspansi Politik Dinasti Jokowi" dari Tempo.

Denny menilai Jokowi selama ini tidak hanya melanggengkan dinasti politik saja, tapi juga dinasti bisnis.

"Kedua dinasti itu jelas-jelas merusak janji kampanye awal Jokowi dulu untuk memberantas  KKN. Faktanya, Korupsi Kolusi Nepotisme makin merajalela," kata Denny dalam rilisnya kepada Warta Ekonomi.

Dia menyebut ekspansi sang anak dan menantu di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut.

"Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dengan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakkan," jelasnya.

Mantan dosen Ilmu Hukum UGM itu menilai seharusnya Jokowi lebih bagus cawe-cawe untuk urusan menolak pelemahan KPK.

"Menolak RUU Pelemahan KPK. Melalui panselnya menolak komisioner KPK yang tidak beretika, bukan justru ditambah bonus perpanjangan 1 tahun jabatan. Menolak rekayasa tes TWK yang memecat Novel Baswedan dkk.

Harusnya Jokowi cawe-cawe mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebagaimana Jokowi mengkilatkan pembahasan perubahan UU KPK, UU IKN, Perubahan UU Minerba, bahkan memPerpukan UU Ciptaker. 

"Harusnya Jokowi cawe-cawe melarang anak dan mantunya tidak dulu masuk ke dalam pilkada, karena merusak pertandingan hanya menjadi "permainan bola gajah" pura-pura berkompetisi, padahal pemenang sudah ditentukan sebelumnya,"

"Harusnya Jokowi cawe-cawe, melarang anaknya menerima modal bisnis dari para oligarki bermasalah. Karena suntikan modal atau kongsi bisnis demikian sebenarnya adalah potret telanjang dari tindak pidana korupsi trading in influences atau minimal suap, melalui anak-anak Presiden," tuturnya.

Baca Juga: Kenapa Harga Produk KKV Murah?

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.