MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan konsolidasi pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat provinsi yang bersumber dari data pengawasan tingkat kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mewanti-wanti agar melakukan sinkronisasi data sehingga hasilnya menggambarkan laporan hasil pengawasan dengan jelas dan aktual.

Baca Juga:

Ketua Bawaslu Pingsan saat Hadiri HUT ke-77 Bhayangkara, Sekarang Sudah Sadar

"Penetapan DPT nasional adalah momentum bersama, di mana Bawaslu diuji kualitas hasil pengawasan pemilu. Karena (itu) akan berkorelasi dengan salah satu pilar yang menyangkut hak pilih warga negara," kata Lolly yang dikutip di Jakarta, Minggu (2/7).

Lolly mengungkapkan, konsolidasi penting untuk menghasilkan berbagai informasi pengawasan DPT yang terkini dan teraktual yang terjadi di seluruh provinsi.

"Diharapkan akan bergerak terus untuk melakukan kerja terbaik dengan Bawaslu RI (pusat) menyiagakan proses penetapan DPT nasional pada 2 Juli 2023," tegas perempuan peraih magister hukum dari Universitas Pakuan Bogor tersebut.

Dia pun meminta untuk melakukan sinkronisasi data secara berjenjang dari tingkat bawah.

"Mulai dari tingkatan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) sampai dengan Bawaslu Provinsi ini menggambarkan kualitas kerja pengawas pemilu hasil analisis. Cara mengeceknya provinsi terbuka menyampaikan masalah yang ada," tutur mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini.

Baca Juga:

Bawaslu Beberkan Sejumlah Ancaman Nonmiliter saat Pemilu 2024

Lolly menegaskan, perlu menindaklanjuti hasil pengawasan beberapa kabupaten/kota yang diduga terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

"Sikap Bawaslu jika ditemukan proses yang tidak benar maka harus dilakukan proses penanganan pelanggaran jika memang datanya tidak benar dari KPU," terangnya.

Untuk itu, dia mengingatkan agar cermat dalam melakukan analisis data pengawasan penyusunan DPT.

"Penting untuk analisis data yang sudah dikompilasi. Jangan sampai tegas tetapi data tidak jelas," ucap Lolly. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Ungkap Kendala Tangani Tindak Pidana Pemilu