Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi meminta masyarik atau pihak penyedia layanan haji bagi jamaah asal Indonesia menyampaikan permintaan maaf mengenai layanan yang terganggu, seperti keterlambatan penjemputan di Muzdalifah dan keterlambatan makanan.

 Selain itu, dia juga meminta masyarik meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pelayanan haji, sesuai kontrak dengan Kementerian Agama RI.

 "Mereka (masyarik) tentu harus melayani jamaah haji dan tentu harus menjaga kemuliaan Pemerintah Arab Saudi," ujar Ashabul.

Berikutnya, Ashabul mengapresisasi Pemerintah Indonesia yang telah menyampaikan permintaan maaf kepada jamaah haji. Meskipun begitu, menurut dia, masyarik merupakan pihak yang harusnya lebih dulu menyampaikan permintaan maaf kepada jamaah haji Indonesia atas kebijakan dan layanan yang tidak maksimal.

"Indonesia yang minta maaf kepada jamaah kita apresiasi, tapi seharusnya mereka (masyarik) yang harus minta maaf kepada Indonesia," ucap dia.

Kedepannya, Ashabul berharap Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara haji melakukan koordinasi dan evaluasi bersama Pemerintah Arab Saudi agar penyelenggaraan haji dapat menjadi lebih baik. Selain itu, dia juga meminta Pemerintah mengevaluasi masyarik yang tidak memenuhi kewajiban pelayanan haji untuk jemaah Indonesia.

"Kami minta agar syarikah-syarikah yang merekrut para masyarik harus memberikan semacam sanksi. Paling tidak, mungkin tahun-tahun ke depan mereka tidak akan lagi digunakan sebagai salah satu masyarik yang bekerja sama dengan kita," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Agama RI telah menyatakan memprioritaskan agar layanan jamaah haji Indonesia terpenuhi, baik soal makan maupun tempat tidur karena masih ditemukan maktab yang suplai air bersih tersendat, kedatangan makan yang terlambat, dan tempat tidur yang melampaui kapasitas.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, di Mina, Arab Saudi, Jumat (30/6) malam waktu setempat. (ant)