Bojonegoro (beritajatim.com) – Keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih rendah. Sehingga masih perlu upaya memperkuat keterlibatan salah satu kelompok rentan tersebut agar kebijakan yang dijalankan lebih ramah gender.

Salah seorang Pegiat Komunitas Suara Perempuan Penggerak Komunitas (SPeaK) Anis Umi Khoirotunnisa mengatakan, perempuan perlu aktif berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan, penyusunan perencanaan pembangunan, agar bisa menyuarakan aspirasi kebutuhan kaum perempuan.

Sebab, lanjut Anis, selain sebagai penerima manfaat, perempuanlah yang paling memahami akan kebutuhannya. Misal, menyuarakan penanganan masalah angka kematian ibu dan bayi yang masih cukup tinggi di daerah.

“Mengapa partipasi perempuan perlu diperkuat? Karena pada tahun 2019, kami dengan dukungan Program SPEAK melakukan studi riset partisipatif yang hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi warga terutama perempuan dalam proses perencanaan penganggaran masih minim sekali,” ujarnya

Padahal, lanjut Anis, agar kebutuhan dan aspirasi kelompok rentan seperti perempuan ini diakomodir dalam perumusan kebijakan dan program kegiatan pembangunan, maka perempuan perlu diajak bicara, dilibatkan dalam membahas perencanaan program kegiatan pembangunan.

Sementara Direktur Bojonegoro Institute (BI), Aw Syaiful Huda menambahkan, berdasarkan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, bahwasanya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah semestinya harus melibatkan pemangku kepentingan, termasuk kelompok perempuan.

Bahkan sebenarnya sudah tersedia instrumen untuk penyusunan perencanaan program dan anggaran agar responsif gender pada masing-masing instansi atau perangkat daerah, diantaranya, yang dikenal dengan instrumen: Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS).

“Sayangnya, banyak instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) mereka,” ungkap Awe, panggalan akrabnya.

Sekadar diketahui, hal itu disampaikan dalam diskusi dengan tema ‘Penguatan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro’ yang digelar Bojonegoro Institute bersama IDEA melalui Program SPEAK (Strengthening Public Services through the Empowerment of Women-Led Advocacy and Social Audit Networks) dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa dan Hivos, Rabu (29/12/2021).

Kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan mendorong peningkatan pelayanan publik ini, melibatkan beberapa perwakilan komunitas di Bojonegoro, seperti Suara Perempuan Penggerak Komunitas, PRCi (Poverty Resource Center Initiative) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro. [lus/ted]