PIKIRAN RAKYAT - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyampaikan hasil survei mereka terbaru soal kepercayaan masyarakat pada Polri. Hasilnya, survei menunjukkan jika tingkat kerpecayaan masyarakat ke Poldi meningkat hampir 80 persen.

Survei dilakukan pada 20-24 Juni 2023 dengan melibatkan 1.220 responden. Hasilnya, tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri naik hingga angka 76,4 persen.

Pihak Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyatakan peningkatan tren ini terjadi dalam waktu kurang dari setahun. Berdasarkan survei, Polri diyakini sudah berhasil memulihkan citranya.

"Kepolisian juga mulai pulih, jadi yang percaya terhadap polisi di bulan Juni 2023 itu sudah mencapai 76,4 persen yang mengatakan sangat percaya 10,8 persen kita gabung dengan mengatakan cukup percaya," ucapnya.

Baca Juga: KPK Sebut Ada Daerah yang Siap Terima 'Serangan Fajar' Saat Pemilu 2019

Menurut Muhtadi, angka kepercayaan ini naik signifikan. Pada Agustus 2022 lalu, Indikator Politik Indonesia juga melakukan survei mengenai kepercayaan masyarakat pada Polri.

"Waktu Agustus 2022, saat kami rilis trust Polri anjlok ke angka 54 persen. Tapi ternyata kurang dari setahun ya, polisi berhasil memulihkan citranya bahkan sedikit menyalip KPK trust Polri itu," ujarnya lagi.

Muhtadi menyatakan jika ada sejumlah alasan mengapa tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri naik. Salah satunya adalah upaya penegakan hukum.

"Jika pada April 2023 angkanya baru 70,8 persen, periode Juni meningkat menjadi 74,8 persen," ucapnya.

Baca Juga: Netizen Disuruh Jauhi Hp dan Ngobrol Bareng Orang di Dunia Nyata oleh Elon Musk

Praktisi hukum dari Universitas Nusantara, Leni Anggraeni menyatakan Polri bisa saja menghapus stigma buruk di masyarakat. Pasalnya sudah banyak bukti ketidakpercayaan masyarakat pada institusi ini, salah satunya dengan munculnya tagar "Percuma Lapor Polisi".

Menurutnya, polisi harus bisa memberlakukan sistem yang adil pada semua laporan kasus. Termasuk jangan ada pilih-pilih dalam menangani kasus-kasus.

Selain itu hal lain yang bisa dibenahi adalah pendamaian kasus. Leni meminta Polri tidak semerta-merta mendamaikan kasus-kasus tertentu seperti pelecehan seksual.

Baca Juga: Iran Desak Prancis Jamin Kebebasan Berbicara Warga dan Hentikan Penindasan

"Masih banyak kasus pelecehan seksual yang berujung damai. Ini menjadi pelaku kejahatan seksual yang mempunyai power akan bebas begitu saja," katanya.

Selain itu, kata dia, meski sebenarnya ada pendidikan moral di Polri, namun hal ini harus juga lebih ditingkatkan. Hal ini termasuk pendidikan akhlak dan pendidikan agama agar mengedepankan moralnya dalam menangani kasus kejahatan.

"Ada contoh misalnya Brigjen Polisi Arief Rahman yang dulu sempat menjadi Kapolres Garut dan Dirkrimsus Polda Jabar, anak buahnya diikutkan pengajian. Bahkan dia juga dikenal dengan Polisi Asmaul Husna. Ini sungguh bagus, bisa dicontoh termasuk bagi anggota Polri dari agama lainnya. Misalnya yang kristen disuruh aktif di kegiatan gereja," katanya.***