Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadli Zon. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Elshinta.com - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan berkomitmen dalam menguatkan diplomasi negara demi mencapai kepentingan nasional.

"Sebagai focal point dari diplomasi parlemen Indonesia, BKSAP DPR RI berkomitmen untuk menguatkan diplomasi negara dalam mencapai kepentingan nasional," kata Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Fadli mengatakan tugas diplomasi tersebut secara normatif telah diatur dalam sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Dia mengatakan hal itu dalam rangka peringatan Hari Parlemen Internasional yang jatuh pada tanggal 30 Juni. Peringatan itu diputuskan melalui Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 2018 bersamaan dengan berdirinya Organisasi Parlemen Dunia (IPU).

Ke depannya, tambah Fadli, BKSAP pun berkomitmen tetap konsisten berkontribusi mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan konflik. Berikutnya, dia juga menyampaikan bahwa BKSAP senantiasa menjalankan amanat konstitusi, yakni ikut berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia yang menjadi perhatian parlemen di seluruh dunia. Hal tersebut tampak saat BKSAP ikut mendorong penyelesaian isu kemanusiaan dari krisis berkepanjangan di Myanmar.

"Sejak tahun 2017, melalui keanggotaan DPR RI di Organisasi Parlemen Regional ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), BKSAP konsisten memperjuangkan penyelesaian segera krisis pengungsi Rohingya. Lebih lanjut, BKSAP mendorong resolusi konflik di Myanmar, sebagai kunci dari stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan Asia Tenggara," ujar Fadli Zon.

BKSAP juga aktif memperjuangkan kepentingan Indonesia di berbagai isu strategis global, seperti isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Pada 5 Agustus 2023, Fadli menyampaikan BKSAP akan kembali aktif memperjuangkan Parlemen Asia Tenggara yang lebih responsif dalam rangka mewujudkan ASEAN yang stabil dan sejahtera, sejalan dengan posisi DPR RI sebagai pemegang AIPA.