Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, memberikan tujuh catatan kritis terhadap kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto sepanjang 2021.

Pertama, PDIP menilai proses perencanaan yang buruk dan konsolidasi birokrasi yang tidak baik menjadi penghambat penyerapan anggaran secara maksimal. Ini menyebabkan kemungkinan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) akan menumpuk. Jika pada 2020, silpa mencapai Rp 842,99 miliar, maka tahun ini PDIP memperkirakan mencapai Rp 1 triliun.

“Padahal anggaran itu sangat ditunggu rakyat Jember di tengah situasi pandemi yang membuat ekonomi Jember terkontraksi dan rusaknya insfrastruktur yang hampir menyeluruh di Kabupaten Jember,” kata Widarto, Wakil Ketua DPC PDIP Jember, saat sesi konferensi pers di kantor partai, Jumat (31/12/2021).

Catatan kritis kedua adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 yang tidak disahkan tepat waktu. “Hal ini dikarenakan bupati terlambat menyerahkan rancangan awal RPJMD, dan mengakibatkan terlambatnya pembahasan tahapan RPJMD. Keterlambatan ini mengakibatkan kualitas RPJMD Kabupaten Jember ini patut dipertanyakan. Banyak ketidaksinkronan antara peta permasalahan dengan solusi dan program prioritasnya,” kata Widarto.

Tidak dikabulkannya perpanjangan waktu pembahasan Perubahan APBD 2021 oleh gubernur juga menjadi sorotan PDIP. Perubahan APBD gagal dilaksanakan walau sudah disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif. “Sejak awal kami telah mengingatkan soal potensi keterlambatan ini. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya Silpa 2021,” kata Widarto.

PDIP juga menilai bupati sering membebankan kegagalan penyerapan anggaran kepada organisasi perangkat daerah. “Padahal bupati sering melontarkan program-program yang memang tidak akseptabel dan sulit untuk direalisasikan, baik dari sisi kemampuan anggaran maupun secara peraturan perundang-undangan,” kata Widarto.

Widarto mencontohkan rencana pemindahan kantor pemerntah Kabupaten Jember dan Kantor DPRD Kabupaten Jember, pendirian pabrik pupuk, penetapan jalur satu arah Mangli-Alun-Alun, bandara di Getemm dan lain-lain. “Belum lagi bermasalahnya beberapa program seperti honor pemakaman korban Covid-19 yang mencantumkan nama bupati,” katanya.

Widarto juga mengingatkan janji politik bupati saat kampanye soal penyelesaian masalah pupuk bagi petani. “Faktanya ini masih menjadi masalah yang terus menerus harus dihadapi petani Jember,” kecamnya.

Berikutnya, PDIP menilai, upaya membangkitkan ekonomi Jember tidak cukup hanya dengan memberikan citra ‘Jember Kueren’, Citra itu, menurut Widarto, harus diikuti program dan kebijakan yang memproteksi, memberdayakan, dan memberikan akses pasar yang menguntungkan untuk sektor-sektor penopang pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Jember, baik sektor pertanian, perkebunan, UMKM, maupun ekonomi kreatif dan pariwisata tanpa diskriminasi.

Catatan terakhir, PDIP mengkritik pelaksanaan program vaksinasi di Jember. “Meskipun vaksinasi dosis pertama saat ini di Kabupaten Jember sudah lebih dari 60 persen, tetapi sebenarnya vaksinasi di ini sangat lambat di awal. Kami mengapresiasi peran serta ormas, TNI, polri, dan kelompok-kelompok masyarakat yang berperan aktif untuk mengejar keterlambatan vaksinasi ini,” kata Wudarto.

Catatan terakhir tidak terkait dengan pemerintahan Bupati Hendy. PDIP menyesalkan ditolaknya usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila oleh Pemerintah Provinsi Jatim. “Padahal ini menyangkut ideologi negara yang sangat fundamen dan penting untuk pemahaman dan karakter anak didik. Padahal di beberapa kabupaten lain di Indonesia raperda soal ini dapat dibahas dan disahkan,” kata Widarto. [wir/kun]