Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan hasil analisis kekayaan janggal Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya kami sudah kirim HA [hasil analisis] ke KPK sejak awal 2022 atas nama yang bersangkutan [Andhi Pramono]," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Rabu (8/3).

-

-

Ivan menduga pola yang dilakukan Andhi serupa dengan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kemenkeu Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo, yakni menggunakan nomine dalam melakukan transaksi.

"Ya dugaan demikian," ujarnya.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK pada 16 Februari 2022, Andhi tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp13.753.365.726.

Andhi mempunyai 15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Salatiga, Karimun, Batam, Bekasi, Jakarta Pusat, Bogor, Banyuasin, dan Cianjur dengan estimasi nilai Rp6.989.727.200.

Andhi juga melaporkan kepemilikan empat unit motor dan sembilan unit mobil seharga Rp1.846.800.000.

Kendaraan tersebut di antaranya meliputi Fiat Sedan (kuno/antik) tahun 1974, Piagio Vespa (kuno/antik) tahun 1962 hingga Austin Sedan (kuno/antik) tahun 1963.

Mantan Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta ini turut mencantumkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp706.500.000, surat berharga Rp2.995.829.885 serta kas dan setara kas Rp1.214.508.641.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan Plt. Juru Bicara Ipi Maryati Kuding untuk mengonfirmasi laporan PPATK tersebut, namun belum direspons.

Andhi saat ini tengah diperiksa oleh Kemenkeu terkait kepemilikan harta fantastis senilai Rp13,7 miliar. Nama Andhi mulai viral di media sosial lantaran memperlihatkan rumah mewah yang diduga miliknya berada di kawasan Cibubur.

"Iya sudah dipanggil ke pusat untuk melakukan klarifikasi," kata Kepala Bea Cukai Sulbagsel Nugroho.

Harta kekayaan para pejabat Kemenkeu menjadi sorotan publik setelah KPK mengklarifikasi Rafael Alun Trisambodo dan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Bahkan, KPK telah menaikkan status pemeriksaan Rafael ke tahap penyelidikan. Dalam proses ini, KPK akan mengumpulkan bukti permulaan dugaan tindak pidana korupsi.

Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu.

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," ucap Mahfud.

[-]