RILISID, Jakarta — Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, ada aspek hukum pidana terkait polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun. Mahfud memastikan, Polri akan menyelesaikan persoalan hukum pidananya secepat mungkin, dan tidak mungkin dibiarkan mengambang. 

"Aspek hukum pidana tentu akan ditangani Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan," ujar Mahfud usai Sholat Idul Adha di Masjid Agung Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/6/2023).

Terkait dengan pondok pesantrennya, lanjut Mahfud, akan dilakukan evaluasi secara administratif. Karena, hak belajar bagi para santri harus terus berjalan.

"Tindakan administratif itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya; sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-muridnya terus berjalan," kata Mahfud.

Mahfud beranggapan bahwa Ponpes Al-Zaytun merupakan lembaga pendidikan yang harus dibina. Namun, pihak yang melakukan berbagai pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas sesuai dengan laporan dan informasi konkret mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.

"(Ponpes Al-Zaytun) Katanya masih menerima pendaftaran. Silakan buka pendaftaran karena ponpes itu lembaga pendidikan yang harus kami bina," katanya. (*)

Editor : Zulhamdi Yahmin