Warga Tanah Merah RW 09, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara mengaku menerima KTP sesuai domisili pada masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi memberikan KTP tersebut satu tahun setelah terpilih menjadi gubernur pada 2012 silam. Sebelumnya warga tinggal di Tanah Merah dekat Depo Pertamina Plumpang itu secara ilegal pada awal 2000-an.

"Status kewarganegaraan doang, KTP, Jokowi pas gubernur memberikan. Dulu mereka disebut warga liar, warga gelap, warga Tanah Merah," ujar Mulyadi, warga yang tinggal di Rawa Badak Selatan sejak 1982, saat ditemui CNNIndonesia.com, Senin (6/3).

-

-

Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 09 Frengky Mardongan mengatakan pemberian KTP merupakan janji kampanye Jokowi pada Pilkada DKI 2012. Kala itu Jokowi memberikan KTP sesuai domisili.

Selain KTP, kata Frengky, Jokowi juga menjanjikan pembentukan RT/RW.

"RT/RW di sini diresmikan setara dengan wilayah yang lain. Sehingga, pada 2013 tanah merah ini memiliki KTP, dan RT RW yang resmi," kata Frengky.

Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) Muhammad Huda membenarkan pemberian KTP dan pendirian RT/RW merupakan janji kampanye Jokowi pada 2012.

Warga RW 09 lainnya, Ani (58) mengaku susah untuk mengurus KTP sebelum Jokowi menjadi gubernur DKI. Masyarakat mendapat angin segar usai Jokowi terpilih memimpin Ibu Kota.

Semua masyarakat bisa mendapat KTP, KK, akta lahir secara gratis. Menurut Ani, pembentukan RT/RW juga berjalan cepat tanpa ditunda-tunda

"Iya RT/RW dulu, Pak Jokowi kepilih langsung itu enggak ditunda-tunda, KTP, KK, akta itu bebas biaya," katanya.

Diberitakan detikcom pada 2012 silam, Jokowi yang saat itu menjabat gubernur DKI turun langsung menyelesaikan masalah kependudukan warga Tanah Merah, Jakarta Utara, yang sempat berlarut-larut.

"Semua masyarakat biar dengar, masalah pembentukan RT/RW untuk Tanah Merah dan Kampung Beting segera diproses, tapi butuh waktu," kata Jokowi.

"Tapi yang paling penting saya perintahkan ke Wali Kota agar segera diproses dan dilaksanakan," ujarnya yang disambut gemuruh para warga.

Wali Kota Jakarta Utara pada saat itu, Bambang Sugiyono menyatakan fasilitas kependudukan atas warga itu tak akan mempengaruhi kepemilikan tanah. Ia menyebut tanah yang menjadi tempat para warga tinggal masih menjadi lahan sengketa.

"Pemberian KTP dan RT/RW bukan kepemilikan lahan. Tapi untuk legalitas administrasi kependudukan. Sehingga masyarakat bisa mengurus akta kelahiran dan sebagainya," ujarnya.

Usai kebakaran hebat melanda Depo Pertamina Plumang dan merembet ke permukiman warga pada Jumat (3/3) lalu, Jokowi yang kini menjabat sebagai presiden mengatakan daerah itu tidak bisa lagi ditempati.

Ia pun menyodorkan dua opsi, antara Depo Pertamina digeser ke daerah reklamasi atau penduduk di sekitar depo yang direlokasi.

"Karena ini zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi. Nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI," kata Jokowi saat berkunjung ke lokasi kebakaran pada Minggu (5/3).

Berlanjut ke halaman berikutnya...