Jakarta, CNBC Indonesia - Sekitar 5 ton nikel diduga diekspor secara ilegal ke China pada 2021-2022. Padahal, pemerintah Indonesia telah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020 lalu.

Informasi ini berawal dari pengungkapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria mengatakan informasinya berasal langsung dari China.

"Data ini sumbernya dari Bea Cukai China," ujar Dian, dikutip dari CNNIndonesia.com.

-

-

Dian tak membeberkan soal asal bijih nikel. Namun dugaan yang muncul jika bijih nikel berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara, karena dia mengungkapkan penghasil terbesar dari dua wilayah tersebut.

"Dari Indonesia, saya enggak nyebut dari IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar," ungkapnya.

Ekspor dalam jumlah besar itu membuat heran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Karena pengiriman 5 juta ton harusnya bisa dengan mudah terdeteksi.

Namun, diduga pengiriman bijih nikel dilakukan secara bertahap. Apalagi, kapal tongkang tidak bisa mengangkut nikel sebanyak 5 juta ton.

"Kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di laut dan kita berkoordinasi dengan tentunya Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM. Jadi ini tidak mungkin 5 juta ton ini apa, dikirim kalau tidak berangsur-angsur tidak mungkin, mother vessel pun tidak mampu," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, dalam program Mining Zone CNBC Indonesia, Senin (26/6/2023).

Pihak Bea Cukai dan KPK, bersama sejumlah kementerian terkait, melakukan pendalaman kasus tersebut. Termasuk dengan melakukan konfirmasi pada General Administration of Customs China (GACC).

Nirwala juga mengaku pihaknya telah mengantongi nama pelaku yang berhasil menyelundupkan bijih nikel 5 juta ton tersebut. Terdapat 85 Bill of Lading (BL) yang telah dikonfirmasi ke Bea Cukai China.

Sebagai informasi, Bill of Landing atau konosemen merupakan surat tanda terima barang yang dimuat dalam kapal laut. Ini menjadi bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan melalui laut.

Nirwala mengatakan pihaknya akan meneliti daftar pelaku tersebut bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita terus terang kita juga sudah lakukan konfirmasi ke China Custom ada sekitar 85 BL yang kita konfirmasi ke GACC, tentunya di situ kita kembangkan dan kita teliti lebih lanjut bersama teman-teman KPK," beber Nirwala.

Namun memang, Nirwala mengatakan bahwa pihaknya belum bisa lebih detail dalam menyebutkan pihak mana saja yang terlibat dalam aksi ekspor ilegal bijih nikel ke China. Hal tersebut dikarenakan masih harus dilakukan pendalaman oleh KPK.