Sentimen
Negatif (100%)
28 Jun 2023 : 18.54
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Pekanbaru

Kasus: mafia tanah

Partai Terkait
Tokoh Terkait

Mafia Tanah Kejahatan Luar Biasa

29 Jun 2023 : 01.54 Views 2

Jurnas.com Jurnas.com Jenis Media: News

Mafia Tanah Kejahatan Luar Biasa

Samrut Lellolsima | Rabu, 28/06/2023 13:43 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, mengatakan mafia tanah tergolong kejahatan luar biasa. Hal itu lantaran mafia tanah memanfaatkan masalah pertanahan di Indonesia yang menimbulkan kerugian besar dengan cara melanggar Hukum.

"Mafia tanah sebagai kejahatan luar biasa karena praktik mafia tanah melibatkan sekelompok orang untuk menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (28/6).

Hal yang sama diutarakannya saat memimpin Rapat Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Penindakan Mafia Pertanahan di Pekanbaru, baru-baru ini.

Politikus PDIP ini berharap, rapat ini dapat menjadi wadah bagi pemangku kepentingan terkait untuk mencari solusi menyangkut permasalahan tanah di Provinsi Riau.

Menurutnya, dalam menyelesaikan konflik sengketa pertanahan di Indonesia terkait permasalahan agraria perlu upaya pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik sehingga wajib memperhitungkan berbagai aspek, terutama aspek hukum.

"Untuk menghindari permasalahan pertanahan agar tidak terus berlangsung dan lebih kompleks lagi, maka perlu menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Kita harus mencari solusi tanpa merugikan masyarakat. Permasalahan tindak pidana pertanahan perlu disorot serius dan perlu tindakan tegas kepada mafia tanah," tegas Junimart.

Sementara itu Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masrul Kasmy mengatakan terkait permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah (amak) perlu regulasi dari kementerian terkait untuk mengevaluasi surat tanah tersebut.

"Dalam penyusunan peraturan daerah, maka ada proses evaluasi di kementerian dan ini bisa dilakukan pada tingkat provinsi sehingga penertiban surat keterangan ganti rugi (SKGR) oleh kepala desa bisa tertib," ujar Masrul.

Menurut dia, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat melakukan ini dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

 

TAGS : Warta DPR Komisi II PDIP Junimart Girsang mafia tanah

Sentimen: negatif (100%)