PIKIRAN RAKYAT – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah dirinya memiliki keterlibatan dalam Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Kendati demikian, dirinya tak memungkiri pernah berkunjung beberapa kali ke pondok pesantren tersebut.

Di hadapan awak media, Moeldoko membantah dirinya melindungi Ponpes Al Zaytun. Apalagi pondok pesantren tersebut dianggap sesat oleh sebagaian masyarakat, dan bahkan terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII).

“Emang preman kok jadi beking? Itu yang ngomong suruh sekolah dulu itu, biar pintar dikir,” ujar Moeldoko.

Saat ditanya soal seluk beluk Ponpes Al Zaytun, Moeldoko menyebut tak tahu menahu. Namun dirinya mengaku bahwa apa yang dilihat di Ponpes Al Zaytun penuh dengan norma kebangsaan.

Baca Juga: Ancaman Moeldoko Usai Dituding 'Bekingi' Al Zaytun: Jangan Sampai Saya Bertindak Keras!

“Lagu Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan. Gitu. Tapi secara aku hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana,” katanya menambahkan.

Kepala Staf Kepresidenan itu menyebut jika ada banyak pihak yang terlibat dalam menangani kasus Ponpes Al Zaytun ini. Pihak-pihak yang terlibat akan melakukan tindakan sesuai tupoksi masing-masing.

“Semua lembaga pemerintah itu bekerja, mendalami semuanya. Kalau terjadi sesuatu seperti apa, serahkan nanti apakah itu sifatnya pembinaan, apakah itu sifatnya law enforcement,” ujar Moeldoko.

Menurutnya pemerintah juga tak ingin polemik Al Zaytun berkepanjangan. Pasalnya, ribyan santri dan santriwati yang dididik di pondok pesantren tersebut juga ikut gelisah.

Baca Juga: Daftar Lokasi Sholat Idul Adha 28 Juni 2023 di Kota Palembang

“Ada ribuan anak yang dididik di sana. Itu kan gelisah itu anak-anak. Harus perlu ada kepastian dari kita,” katanya.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada tiga tindakan yang dilakukan pihaknya dalam menangani polemik Al Zaytun. Adapun langkah pertama adalah penanganan dugaan tindak pidana akan dilimpahkan ke Kepolisian.

Sedangkan langkah kedua terkait pemberian sanksi administrasi pada Ponpes Al Zaytun. Lalu langkah ketiga adalah menjaga ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya penanganan polemik Al Zaytun.

Kemenkopolhukam terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bareskrim Polri. Bahkan Mahfud MD juga akan membentuk tim untuk memperkuat tim dari Bareskrim Polri.***