SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong adopsi kendaraan listrik.

Salah satunya adalah Kebijakan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

PromosiCucok Bun! Belanja Makeup di Tokopedia Sekarang Bisa Dicoba Meski Lewat Online

Kebijakan ini menetapkan target agar kendaraan listrik mencapai 20% dari total penjualan kendaraan baru pada 2025.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal bagi produsen kendaraan listrik dan subsidi pada pengguna kendaraan listrik yang sudah ditetapkan pada Maret 2023.

Namun, saat melihat pasar kendaraan listrik di Indonesia khususnya pasar motor listrik, data berjalan Juni 2023 menunjukkan bahwa adopsinya masih sangat sedikit dan pertumbuhannya terhambat.

Perlu ditinjau mengapa adopsi kendaraan listrik di Indonesia sangat lambat. Apakah peminat motor listrik masih sedikit atau alasan kesiapan teknologi awalan yang belum secara tepat mendorong pertumbuhan kendaraan listrik.

Jika dilihat dengan seksama kesiapan produsen baru seperti Gesit, Volta, Alva, United, dan berbagai merek lainya sudah bermunculan.

Walau pemain baru kendaraan listrik sudah bermunculan, ada celah di mana kolaborasi menjadi penyebab lambatnya adopsi.

Seperti yang pernah diungkapkan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, upaya mempercepat adopsi kendaraan listrik sering kali terhalang oleh fragmentasi perusahaan yang ingin menjaga ekosistem produknya berlawanan arah dengan kemudahan jangka panjang dari sisi konsumen.

Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarprodusen kendaraan listrik perlu didiskusikan bahkan dikaji oleh semua stakeholder kendaraan listrik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pembangunan ekosistem kendaraan listrik butuh waktu yang tak singkat.

Hal itu disampaikan Luhut ketika menghadiri peluncuran purwarupa Battery Asset Management Services (BAMS) yang merupakan kolaborasi pihak Indonesia Battery Corporation (IBC) dengan konsorsium kendaraan listrik roda dua di Indonesia.

Selain itu yang terjadi di lapangan ialah produsen kendaraan listrik cenderung fokus pada persaingan dan inovasi produk mereka sendiri-sendiri. Hal ini mengarah pada terfragmentasinya infrastruktur kendaraan listrik dan belum adanya standarisasi yang konsisten.

Darmawan Prasodjo juga mengungkapkan semua merek baterai memiliki spesifikasi tersendiri. Perlu adanya kerja sama pada infrastruktur yang tadinya terfragmentasi menjadi terkonsolidasi.

Hal ini menandakan kesadaran pemerintah sebagai regulator paling tinggi di Indonesia mulai sadar akan pentingnya kolaborasi dalam ekosistem menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Sejalan dengan permasalahan yang ada maka tepat rasanya bila ekosistem dibangun secara holistik dan berkesinambungan. Maka stakeholder–stakeholder di ekosistem kendaraan listrik perlu berkolaborasi bersama dengan upaya yang tepat.

Seperti, perluasan infrastruktur stasiun pengisian daya atau stasiun pertukaran baterai (swappable battery) yang mudah ditemukan dan mudah diakses.

Salah satu idenya ialah swappable battery kendaraan motor listrik dapat dipertukarkan dan dioperasikan antarberbagai merek yang dikenal dengan istilah interoperability.

Definisi interoperabilitas oleh IEEE Standard Computer Glossaries ialah kemampuan dua atau lebih sistem untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.

Interoperabilitas memungkinkan pertukaran data dan informasi antara berbagai sistem, perangkat, atau aplikasi tanpa hambatan.

Dengan adanya interoperabilitas, pengguna kendaraan listrik tidak terkurung pada ekosistem satu brand atau model kendaraan tertentu. Ketika interoperabilitas diterapkan pada seluruh stakeholder, pengguna dapat menggunakan baterai dari brand/merek lain saat di stasiun ganti baterai.

Hal ini memberikan fleksibilitas yang besar dalam mengatasi perjalanan jarak jauh dan mengurangi kekhawatiran tentang keterbatasan komponen baterai tiap stasiun pengganti.

Gambar konsep Interoperability antarmulti-stakeholder

Merujuk pada kebutuhan kemampuan interoperabilitas tersebut perlu adanya penelitian yang dapat menjawab kriteria yang harus dipenuhi oleh hubungan business-to-business antarmulti-stakeholder tersebut.

Seperti aspek antarkomponen brand, informasi yang disediakan brand, cara berkomunikasi antarmerek, goals bisnis tiap brand dan karakter fungsi yang berbeda-beda.

Layer komponen, informasi, komunikasi yang sudah diawali dengan pengembangan teknologi pada infrastruktur kendaraan listrik yang sudah berjalan saat ini.

Aspek bisnis dan kebutuhan fungsi yang beragam perlu ditentukan kebutuhan layanan digital yang serba mudah dan aman.

Untuk menyukseskan itu perlu dilakukan penelitian mendalam dalam mendefinisikan sejauh mana informasi dan layanan akan dibagikan.

Contohnya persyaratan arsitektur data yang dibangun agar data base dapat dipertukarkan secara efektif dan aman antarbrand/merek baterai.

Kolaborasi antarmulti-stakeholder dalam ekosistem kendaraan listrik, terutama dalam penggunaan baterai swappable dapat menjadi suatu fokus penelitian yang menarik di Indonesia saat ini.

Peran swasta dan pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur stasiun ganti baterai yang konsisten harus didukung dengan standarisasi interoperabilitas yang nantinya mendorong peminat kendaraan listrik 2030.

Oleh karena itu, kolaborasi yang menghasilkan interoperabilitas ini akan menjadi investasi jangka panjang karena mampu menjawab tantangan kelemahan kendaraan listrik.

Upaya dapat membangun jaringan stasiun pertukaran baterai tidak hanya luas namun efektif dapat digunakan seluruh pengguna brand kendaraan listrik dengan mudah.

Salah satu upaya fokus melakukan pengembangan teknologi melalui penelitian.

Kerja sama antara Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Teknologi Penyimpanan Energi Listrik (PUI TPEL) Baterai Lithium UNS melalui Riset Grup Rekayasa Industri dan Tekno Ekonomi (RG RITE) Program Studi Teknik Industri UNS dalam melakukan penelitian interoperability kendaraan listrik yang diharapkan menemukan ide yang dapat dijadikan solusi jangka panjang bagi pemerintah Indonesia.