PIKIRAN RAKYAT – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebut-sebut terlibat dalam Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Pondok pesantren tersebut tak hanya dituding sesat namun juga terafiliasi Negara Islam Indonesia (NII).

Bahkan Moeldoko juga dituding memberi perlindungan Ponpes Al Zaytun hingga tempat tersebut bisa sangat kuat. Tak pelak sejumlah pihak mencurigai adanya sangkut paut pemerintah dengan pondok pesantren tersebut.

Namun tudingan itu dibantah oleh Moeldoko yang sudah geram namanya diseret dalam kontroversi Ponpes Al Zaytun. KSP pun meminta pihak yang menudingnya untuk kembali bersekolah dan berbicara hati-hati.

“Emang preman kok jadi beking? Itu yang ngomong itu suruh sekolah Ponpes Al Zaytun,” ujar Moeldoko.

Baca Juga: Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia U17 2023, Erick Thohir Sebut 3 Kemungkinan Alasan Penunjukan

Kendati demikian, dia tak membantah pernah mengunjungi pondok pesantren yang ada di Indramayu tersebut. Moeldoko mengaku datang saat masih menjabat sebagai Pangdam Siliwangi dan telah menjabat sebagai KSP.

Saat berada di pondok pesantren asuhan Panji Gumilang itu, Moeldoko mengaku hanya diminta untuk memberikan ceramah kebangsaan. Oleh karena itu dia merasa tak tahu menahu urusan organisasi yang ada di dalam pondok pesantren.

“Kita tidak mengerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma ap aitu, norma kebangsaan itu berjalan di sana. Lagu Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan. Gitu. Tapi secara aku hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana,” kata Moeldoko.

Saat ini pemerintah tengah menangani kontroversi dan polemik yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Pasalnya masyarakat sudah sangat resah dengan ajaran agama yang diterapkan di dalam pondok pesantren, yang dinilai melenceng dari syariat Islam.

Baca Juga: Kontroversi Ponpes Al Zaytun sedang Diusut, Moeldoko Sebut Pemerintah Dinanti Ribuan Santri

Tak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat dan sejumlah lembaga negara turut terlibat dalam mendalami kasus ini. Apabila pendalaman sudah selesai, pemerintah akan mengambil sikap antara pembinaan atau penegakan hukum.

“Semua badan-badan itu bekerja, mendalami semuanya. Kalau terjadi sesuatu seperti apa, serahkan nanti itu sifatnya pembinaan, apakah itu sifatnya law enforcement,” ujar Moeldoko.

Upaya pendalaman ini tengah dikebut mengingat nasib murid-murid yang belajar di Al Zaytun menjadi tak pasti. Tak sedikit wali murid yang mempertanyakan nasib anak-anak mereka.

“Ada ribuan anak yang dididik di sana. Itu kan gelisah itu anak-anak. Harus ada kepastian dari kita,” ujarnya.***