PIKIRAN RAKYAT - Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah Tafsir mengaku banyak belajar dari polemik yang saat ini menyeret salah satu pondok pesantren besar di Jawa Barat, Al Zaytun.

Menanggapi kisruh lembaga pendidikan Islam belakangan, ia mengatakan momentum ini seyogianya menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, termasuk Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), dan pemerintah.

"Jangan sampai ada lembaga yang tidak sesuai dengan keindonesiaan dan yang Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman," katanya, di Solo, Minggu, 25 Juni 2023.

Dia kemudian menegaskan bahwa pihaknya sangat ketat dalam pengawasan terhadap pondok pesantren, supaya tidak melenceng dari koridor organisasi kemasyarakatan Islam. "Insya Allah, tidak ada penyimpangan dan penyelewengan yang aneh-aneh," katanya.

Baca Juga: Elon Musk Puji Netizen Twitter yang Aktif Laporkan Perkembangan Situasi di Rusia

Tafsir menjelaskan, Muhammadiyan memiliki badan penyokong baik untuk eskternal maupun internal dalam operasional sehari-hari. Selain itu, imbuhnya, juga ada badan pembina harian yang setiap harinya bertugas membina pondok pesantren.

"Kami ada Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah atau LP2M yang bertugas mengembangkan dan membina supaya pondok pesantren Muhammadiyah tetap berada dalam koridor Muhammadiyah. Baru di bawahnya ada direktur pondok, ustadz, dan ustazah," kata dia.

Tafsir melanjutkan, saat ini di Jawa Tengah terdapat sebanyak 160 pondok pesantren Muhammadiyah, dengan skala besar maupun kecil. Ada juga Muhammadiyah Boarding School sebagai cabang organisasi Islam terkemuka itu.

"Pak kiai janji akan mendidik putra putri bapak ibu untuk menjadi anak yang saleh dan salihah. Santri janji akan menaati aturan yang ada. Kalau kemudian terjadi penyelewengan artinya ada bagian dari pengawasan yang belum maksimal," katanya.

Baca Juga: Mengenal Wagner Group, Kelompok Tentara Bayaran yang Membelot dari Rusia

Atas proses investigasi yang tengah bergulir terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun, ia berharap waktunya takkan terlalu berlarut-larut dan dapat menyelesaikan persoalan untuk kemaslahatan negeri.

"Sekali lagi kalau ada penyimpangan dalam berbangsa dan bernegara serta nilai keislaman ya harus ditutup," katanya.

Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan 3 permasalahan sekaligus langkah yang akan diambil pemerintah berkaitan dengan Al Zaytun. Pertama, kata Mahfud, langkah penelusuran tindak pidana.

"Ada beberapa hal tindak pidana laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian. Nanti akan dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri," ucapnya.

Baca Juga: Mahfud MD: Pelanggaran Pidana Al Zaytun Dugaannya Sudah Sangat Jelas

"Polri akan menangani tindak pidananya, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya," kata dia lagi.

Masalah kedua, lanjutnya, mengenai permasalahan administrasi. Dia mengatakan Ponpes Al-Zaytun juga akan diberi sanksi administrasi. Jelasnya sanksi diberikan kepada pondok pesantren kepada YPI atau Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi.

"Ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaytun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama," ujar Mahfud.

Ketiga, Mahfud menyoroti timbulnya masalah ketertiban sosial akibat polemik Ponpes Al-Zaytun. Untuk itu dia mengaku telah mengkoordinasikan perihal kondusifitas di Indramayu dengan Ridwan Kamil, agar ditindaklanjuti sehingga aman sebagaimana biasa. ***