Komisi VIII DPR berharap insiden di Mina, Arab Saudi, tidak terulang kembali pada pelaksanaan ibadah haji 1444 H/2023 M. Karenanya, Kementerian Agama (Kemenag) diminta melakukan pemetaan secara detail sejak dini, termasuk berkoordinasi dengan pihak Kerajaan Arab Saudi.

Diketahui, terjadi beberapa insiden di terowongan Mina saat jemaah akan melakukan lempar jamrah ke Jamarat. Pada 2015, misalnya, setidaknya 2.400 orang terinjak-injak hingga tewas dalam kurun waktu 10 menit. Jumlah korban jiwa ini lebih besar daripada insiden pada 1990, yang menewaskan 1.426 jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, menerangkan, kejadian beberapa tahun lalu di terowongan Mina akibat banyaknya tamu rombongan VIIP Saudi yang kerap melakukan penyetopan mendadak. Insiden ini diharapkan tidak kembali terulang.

"Tahun ini jamaah haji itu jumlahnya berlipat-lipat sebelum tahun 2019. Artinya, kepadatan itu sangat maksimal," ujarnya dalam Rapat Kerja Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR dengan Kemenag di Makkah, Arab Saudi, pada Minggu (25/6) waktu setempat.

"Nah, ini mungkin perlu dicermati informasi ini karena setiap kejadian itu pasti menelan korban yang sungguh luar biasa banyaknya. Nah, kita tidak mau situasi ini yang tidak terpantau oleh Kementerian Agama," sambungnya, menukil situs web DPR.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu berpendapat, adanya komunikasi dengan pihak Kerajaan Saudi, maka Kemenag mengetahui skenario mobilisasi jemaah. "Jangan sampai ada skenario yang tidak kita ketahui."

"Oleh karena itu, ini [harus] menjadi pencermatan serius sehingga tragedi Mina itu tidak terjadi, terutama kepada jemaah Indonesia," imbuhnya.

Yandri juga meminta Kemenag memastikan jadwal melontar ditaati seluruh jemaah. Diharapkan tidak ada yang menggunakan tafsir masing-masing karena dapat mengacaukan skenario dan mengancam keselamatan.