RILISID, Jakarta — Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Sylviana Murni mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir melindungi warganya.

Namun menurut dia, persoalan mendasar adalah masih banyak masyarakat belum memahami secara utuh program, manfaat dan kemudahan apa yang didapat kalau ikut serta jadi BPJS Ketenagakerjaan.

Bahkan, kata Sylviana, masyarakat banyak yang belum mengetahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda dengan BPJS Kesehatan.

"Makanya sebagai senator saya mencoba memfasilitasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena saya punya tanggungjawab dan kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pekerja, terkait kemudahan dan besarnya manfaat yang didapat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar dia dalam keterangannya, dikutip Senin (26/6/2023).

Ke depan, sambung Sylviana, seluruh masyarakat pekerja baik formal maupun informal serta pekerja rentan segera terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kemudahannya banyak, di antaranya proses pendaftaran cepat dan mudah, iuran murah hanya membayar Rp16.800 per bulan per orang peserta akan mendapat manfaat yang cukup besar," katanya.

Sylviana mengaku berkewajiban memfasilitasi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu tanggung jawabnya, terutama di DKI Jakarta.

”Bayangkan hanya membayar Rp16.800 kok bisa mengcover pemulihan kecelakaan kerja tanpa batas biaya,” ungkapnya.

Bahkan senator asal DKI Jakarta itu terheran-heran melihat langsung manfaat tunai untuk ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapat santunan mencapai Rp7,5 miliar. Ahli waris dari almarhum Wayah Suryo Wiroto, pimpinan di perusahaan Endiavor Indonesia meninggal dunia akibat kecelakaan kerja pada Maret 2023 lalu.

Penyerahan santunan itu diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Denny Yusyulian kepada perwakilan ahli waris di ruang GBHN Gedung DPD/DPR/MPR, Jakarta, pada Jumat (23/6/2023).

Sylviana karenanya mendorong agar terjadi percepatan pencapaian universal coverage alias seluruh tenaga kerja terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.

”Apalagi kita akan mengalami bonus demografi. Pemprov DKI harus bertanggung jawab tercapainya universal coverage,” imbuhnya.

Menurut Sylviana, anggota DPRD DKI juga harus turun tangan demi tercapainya universal coverage di Ibu Kota. Ia menegaskan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan harus menyasar ke anggota dewan setempat.

”Pahamkan dulu anggota DPRD-nya, maka mereka akan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)