JABAR EKSPRES – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal tudingan pihak Istana Negara membekingi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang dipimpin Panii Gumilang

Di tengah polemik Al Zaytun, ada isu beredar menyebutkan bahwa Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang dibekingi oleh Istana Negara, hingga Presiden Jokowi angkat bicara.

Secara tegas, Presiden Jokowi membantah tudingan tersebut. Ia mengatakan bahwa pihak Istana Negara tidak ada yang membekingi Ponpes Al Zaytun.

BACA JUGA: Terbongkar! Panji Gumilang Berkaitan dengan Ahmad Mushadeq, Begini Pengakuan Mantan Pengurus Al Zaytun

“Saya dong (bekingan Al Zaytun dari) Istana? Ndak lah, ndak, ndak, ndak,” kata Presidem Jokowi kepada awak media, dikutip JabarEkspres.com pada Senin, 26 Juni 2023.

Hal tersebut diungkap oleh orang nomor satu di Indonesia tersebut saat di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menanggapi rumor terkait nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terseret dalam polemik Al Zaytun.

Pasalnya, disebut-sebut bahwa KSP Moeldoko sebagai beking dari Ponpes Al Zaytun.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi membantah bahwa KSP Moeldoko sebagai beking Ponpes Al Zaytun.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk bersabar lantaran sudah ia perintahkan sejumlah pihak terkait.

Kemudian Kepala Negara tersebut mengatakan akan menyampaikan ke publik terkait polemik Al Zaytun jika sudah ada hasil.

“Ya, sabar lah itu Pak Menkopolhukam, Pak Menteri Agama, sudah saya perintahkan untuk mendalami, untuk mendalami.

Nanti kalau hasilnya sudah ada, saya sampaikan,” katanya.

Sepweti diketahui bahwa pada Pinpes Al Zaytun menyita perhatian publik, terlebih pernyataan Panji Gumilang yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam.

Aksi demo pun telah digelar beberapa kali sebagai bentuk protes pada Ponpes Al Zaytun

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu telah mengimbau para orangtua untuk tidak memasukkan anak-anaknya ke Ponpes Al Zaytun.

Karena mereka menilak bahwa ajaran di Ponpes Al Zaytun bertentangan dengan syariat Islam.

Pemerintah pun akan mengumumkan langkah yang ditempuh untuk penyelesaian polemik Al Zaytun tersebut melalui Menko Polhukam, Mahfud MD. (*)