Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan kementeriannya akan membuat posko ramah perempuan dan anak-anak untuk korban gempa Cianjur yang hingga kini masih terpaksa mengungsi.

Dalam kunjungannya ke lokasi bencana gempa bumi di Cianjur pada Kamis (24/11), Menteri Bintang menyebut KPPPA akan berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak korban perempuan dan anak-anak, di tengah upaya evakuasi terhadap korban yang masih berlangsung.

"KPPPA akan menjalankan amanat dari Presiden dan Menko PMK sesuai dengan tugas dan fungsi KPPPA, yakni memastikan korban bencana perempuan dan anak terlindungi dan terpenuhi hak-haknya," kata Bintang, seperti dikabarkan Warta Ekonomi.

Ia mengungkapkan KPPPA kini telah bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan Pos Ramah Perempuan dan Anak yang memberikan layanan psikososial.

Baca Juga: Hingga Saat Ini Korban Gempa Cianjur Belum Juga Bangun Rumah, Herman Suherman Beri Alasan Ini

Sementara itu, pendataan perempuan, anak, dan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan secara holistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas PPKBP3A dan dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat. 

"Pemerintah sudah melihat secara langsung kondisi para korban di pengungsian dan rumah sakit. Pemetaan data terpilah perempuan dan anak-anak penting dilakukan agar bantuan spesifik yang diberikan dapat diterima tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi korban," ujar Menteri PPPA. 

Presiden Joko Widodo yang hadir dalam kesempatan itu menekankan bahwa evakuasi terhadap para korban dan kebutuhan logistik menjadi perhatian utama pemerintah saat ini. 

"Perhatian utama pemerintah saat ini adalah memprioritaskan evakuasi korban dan memastikan logistik di lapangan terdistribusi dengan baik bagi para pengungsi bencana, baik itu makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan tenda sementara di lokasi penampungan," ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengupayakan BPJS Kesehatan bagi korban bencana alam, khususnya kelompok rentan, karena masih ada korban gempa di penampungan yang belum memiliki BPJS.

Baca Juga: Edukasi Seksual Juga Jadi Hak Anak, Begini Kata Menteri PPPA

Untuk korban anak-anak, Muhadjir juga mendorong pemda menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).