Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut status yang awalnya pandemi menjadi endemi di Indonesia. Adapun dengan adanya transisi ini, ada kemungkinan pemerintah tidak lagi menanggung penyakit Covid-19 seperti yang terjadi pada masa pandemi lalu. Benarkah?

Namun, Kementerian Kesehatan belum memastikan mengenai tanggungan Covid-19 nantinya.

"Belum masih dalam tahap pembahasan ini," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (24/6/2023).

-

-

Nadia belum dapat memastikan kapan keputusan finalnya akan berlaku. Mengingat saat ini masih dalam tahap pembahasan antara beberapa pihak terkait seperti Kemenkes, BPJS Kesehatan dan lainnya.

"Ditunggu ya secepatnya tentunya, tapi kita tidak terburu buru," kata Nadia.

Meski demikian, Ia memberi kisi-kisi jika nantinya pemerintah menanggung penyakit Covid-19 seperti beberapa waktu lalu, namun jumlahnya tidak akan sebanyak pada saat masa pandemi.

Foto: Suasana Isolasi Pasien Covid-19  di Graha Wisata TMII, Jakarta, Kamis, (17/2/2022). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Tenaga medis mengantar pasien dengan ambulance saat tiba di Graha Wisata TMII, Jakarta, Kamis, 17/2. Jakarta jadi salah satu daerah yang mencatatkan kenaikan kasus COVID-19.(CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

"Iya tapi pasti sudah tidak semua masyarakat akan ditanggung seperti saat pandemi," ungkapnya.

Sebelumnya Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan belum ada perubahan kebijakan mengenai tanggungan biaya pasien Covid-19. Namun, ia tak menjelaskan sampai kapan pemerintah menanggung biaya perawatan pasien Covid-19.

"Saat ini vaksinasi dan penanganan pengobatan pasien Covid-19 masih dijamin pemerintah. Kebijakan selanjutnya akan diatur pemerintah," kata Wiku dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah mengenai tanggungan sakit Covid-19 ke depannya.

"Sampai dengan sekarang Kami ARSSI belum mendapat surat tertulis mengenai pembiayaan pasien C19 apakah dijamin Memenkes atau BPJS," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (23/6/2023).

[-]

-

Waspada! Pandemi Mirip Covid Diramal Muncul Lagi
(wur/wur)