PIKIRAN RAKYAT – Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera buka suara soal isu Anies Baswedan akan menjadi tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu itu diembuskan Denny Indrayana pada Rabu, 21 Juni 2023 lalu.

Isu Anies Baswedan akan menjadi tersangka korupsi oleh KPK menghebohkan publik. Cuitan Denny Indrayana lewat Twitter @dennyindrayana adalah awal darinya. Denny bahkan menyebut ditetapkannya Anies jadi tersangka adalah salah satu strategi Presiden Jokowi.

Dalam pandangan Mardani Ali Sera, KPK tidak akan nekat kaitannya dengan pernyataan Denny soal Anies tersebut. Menurutnya, Denny harus memiliki data yang kuat saat membeberkan ucapannya.

"Prof @dennyindrayana punya keberanian & datanya mestinya kuat. Sy yakin KPK tidak akan sembrono, apalagi nekat," ujar pria yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut.

Baca Juga: Musni Umar Berdoa Anies Baswedan Tidak Dijadikan Tersangka, Mantan Rektor: Dia Tidak Korupsi

Pria 55 tahun itu lalu menyinggung seputar hukum yang hendaknya tidak dijadikan alat kepentingan politik, demikian pernyataannya lewat cuitan Twitter @MardaniAliSera pada Jumat 23 Juni 2023.

"Keadilan & penegakan hukum hrs didasari kpd prinsip2 transparansi & akuntabilitas. Tidak boleh hukum dijadikan alat apalagi kepentingan politik," tuturnya lagi.

Dalam pandangan Denny, mentersangkakan Anies hanyalah satu di antara 10 strategi Presiden Jokowi agar Anies tidak menjadi calon presiden atau Capres 2024 mendatang. Strategi lainnya adalah mempertimbangkan opsi menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Baca Juga: KPK Ogah Komentari Kabar Anies Baswedan Segera Tersangka: Itukan Kata Pak Denny

Berikut 10 strategi tersebut selengkapnya menurut Denny Indrayana:

1. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

2. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

3. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.

4. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Bakal Jadi Tersangka Korupsi, Mahfud MD: Saya Tidak Tahu

5. Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.

6. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

7. Ketujuh, adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

8. Kedelapan, Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E.

9. Kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

10. Kesepuluh, yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.***