Merdeka.com - Tim Khusus (Timsus) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran langsung turun ke lapangan melakukan pemeriksaan terkait tertahannya tabungan siswa di wilayah itu. Mereka mendapati jumlah uang yang belum bisa diambil justru lebih besar dari angka sebelumnya, yakni dari Rp5 miliar menjadi Rp7,4 miliar.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi yang merupakan Ketua Timsus menyebut bahwa pihaknya langsung melakukan penelusuran setelah mendapat perintah dari Bupati Jeje Wiradinata. Hasil penelusuran sementara, data uang yang tertahan mencapai Rp7,4 miliar itu didapat dari dua kecamatan.

"Angka itu didapatkan dari kasus di sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Cijulang dan Parigi," sebut Apip kepada wartawan.

Di Kecamatan Cijulang, uang yang tersimpan di satu koperasi dan guru mencapai Rp3,67 miliar. "Di koperasi berjumlah sekitar Rp2,309 miliar dan yang berada di guru berjumlah sekitar Rp1,372 miliar," jelasnya.

Di Kecamatan Parigi, uang tabungan siswa yang tersimpan mencapai Rp3,8 miliar. Uang tersebut terbagi di beberapa tempat berbeda, pada guru Rp77 juta, koperasi HPK sekitar Rp2,387 miliar, dan koperasi HPR sekitar Rp1,416 miliar.

2 dari 2 halaman

Mengacu pada hasil penelusuran itu, Apip menyebut bahwa Timsus sudah melakukan gerakan lanjutan. Salah satunya memanggil guru-guru yang menggunakan uang tabungan siswa. Pemanggilan dilakukan sejak Selasa (20/6).

Sebelumnya, Kepolisian Resor Pangandaran melakukan penyelidikan kasus tabungan siswa sekolah dasar (SD) yang tidak bisa diambil. Langkah penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari orang tua siswa.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus menyebutkan bahwa pihaknya sudah menerima satu laporan kaitan dengan uang tabungan siswa pada salah satu SD yang tidak bisa diambil. Meski hanya satu laporan, di dalamnya disebut bahwa banyak orang tua siswa yang juga tidak bisa mengambil uang tabungan anak-anak mereka.

Bupati Pangandaran Jawa Barat Jeje Wiradinata mengatakan, nominal uang siswa yang tertahan diketahuinya setelah pihak terkait dikumpulkan, mulai dari kepala sekolah di Kecamatan Parigi dan Cijulang, komite, hingga tiga ketua koperasi.

"Saya tadi lebih banyak mendengarkan apa yang terjadi. Terakhir, kita ingin menyelesaikan masalah. Mungkin di awal ini akan inventarisir berbagai data dan persoalan. Total semua hampir Rp5 miliar di dua kecamatan. Di kecamatan lain cukup bisa jalan," kata Jeje, Senin (19/6).