GELORA.CO -  Dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Direktorat Jenderal Pajak senilai ratusan triliun rupiah tak hanya melukai hati dan perasaan masyarakat.

Pembegalan uang rakyat yang dihimpun melalui pajak oleh salah satu institusi di Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati tersebut menjadi fakta bahwa korupsi di era rezim Joko Widodo (Jokowi) kian brutal dan tak lagi ada budaya malu.

Demikian benang merah dari perbincangan Menko Ekuin era Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli, dalam sebuah podcast bersama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan, Jumat (23/6).

“Corporate culture-nya Departemen (Kementerian) Keuangan itu memang korup. Tapi bukan semuanya. Dari ribuan pegawainya banyak yang bener. Tapi ada lah 100 orang yang memang brengsek,” ungkap Rizal Ramli.

Menurut bekas Anggota Tim Panel Ekonomi PBB bersama tiga peraih Nobel itu, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun terbilang fantastis.

“Kasus Departemen Keuangan ini Rp 349 triliun, kebanyakan money laundering. Itu (sama dengan) 23 miliar dolar (Amerika Serikat). Luar biasa dalam sejarah ekonomi dunia,” kata inisiator Gerakan Anti Kebodohan di era rezim Soeharto yang melahirkan Program Wajib Belajar.

Kategorisasi luar biasa yang dia sematkan pada kasus Kemenkeu itu, didasarkan pada pengalaman kasus serupa di luar negeri, dan dikaitkan dengan proses penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

“Kalau ada pejabat di Amerika, di Eropa money laundering 10 juta dolar saja, habis dia. Ini kita bayangkan, 23 miliar dolar, Rp 349 triliun, terlalu besar,” tukasnya.

Menurutnya, terungkapnya kasus dugaan TPPU yang mulanya terungkap dari kasus Rafael Alun Trisambodo, sulit dituntaskan lantaran Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tidak memiliki kemampuan.

“Sri Mulyani tidak punya kapasitas untuk membenahi, karena dia lap kotor,” pungkasnya.