KBRN, Jakarta: LPP RRI memiliki 71 satuan kerja (satker) dan lebih dari 30 studio produksi yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Utama (Dirut) LPP RRI I Hendrasmo menyakini, kekuatan yang dimiliki lembaganya mampu memberikan informasi sampai ke akar rumput.

Pernyataan tegas Hendrasmo tersebut, terkait komitmen RRI dalam upaya turut membangun desa. Terlebih, RRI telah melakukan MoU dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI terkait pembangunan desa.

"Pilihan terhadap RRI pas sekali, kita punya 71 satker dan lebih dari 30 stasiun produksi tersebar di Indonesia. Informasi kepada masyarakat akar rumput pun tentu akan lebih kuat," kata Hendrasmo dalam sambutannya seusai melakukan penandatanganan MoU LPP RRI dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Eko Prasentianto Purnomo Putro, di Kantor RRI Pusat, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Tidak hanya jaringan Radio, Hendrasmo menegaskan, RRI juga melakukan trasformasi informasi publik ke arah platform digital. Kemudian, RRI juga membuat berbagai komunitas digital.

"Era platform digital, kita punya RRIplay Go, membuat komunitas digital, kita bisa bikin komunitas desa juga. Terdapat juga komunitas UMKM, diaspora pekerja migran, desa juga penting jadi subjek, keyword, orientasi kita bersama melakukan pembangunan," ucapnya.

Lebih lanjut, Hendrasmo menilai, kolaborasi dengan Kemendagri sangat penting untuk memajukan masyarakat desa. Diharapkannya, semakin banyak program unggulan dari pemerintah yang hadir untuk masyarakat desa.

"Kolaborasi penting, dari sisi kebijakan penyiaran mendorong pembangunan daerah potensi pembangunan daerah. Desa bagian penting, masyarakat kita 40 persen lebih itu dari desa, perlu mendorong masyarakst desa," ujar dia.

Hendrasmo juga menyoroti sejumlah masalah yang sampai saat ini menimpa masyarakat desa. Persoalan tersebut, misalnya terkait kemiskinan hingga stunting pada anak.

Oleh sebab itu, Hendrasmo menegaskan, RRI komitmen mensosialisasikan pentingnya melakukan pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia. Terlebih, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) telah berkolaborasi dengan posyandu di setiap desa.

"Persoalan-persoalan penting (bagaimana menyelesaikan-red) kemiskinan, soal stunting ada di desa. Kini, posyandu berkolaborasi dengan BKKBN mengatasi stunting (di desa) untuk bisa mengotimalkan kembali," kata Hendrasmo.

Hendrasmo berharap, MoU dengan Kemendagri bisa menjadi langkah konkret dan terus berjalan intens dalam misi pembangunan desa. Karena, pemerintah Indonesia mengejar target membangun desa berkelanjutan dan modern.

"Semoga apa yang kita tandatangani hari ini bisa dijalani konkret dan intens. Kita mau berperan kuat kepada masyarakat desa, ini kan real konkret untuk masyarakat desa dan Indonesia," ucap dia.​