tirto.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Rahmat Bagja mengatakan intensitas ujaran kebencian sudah mulai menunjukkan peningkatan jelang gelaran Pemilu 2024. Ia menilai jika hal tersebut dibiarkan tanpa tindakan, maka kemungkinan eskalasinya akan pecah pada masa kampanye.

"Apakah eskalasi ujaran kebencian akan meningkat? Pasti meningkat, sekarang belum ada cawapres saja ujaran meningkat, apalagi saat sudah ditetapkan," kata Rahmat ditemui dalam gelaran diskusi bertajuk 'Melawan Ujaran Kebencian dan Disinformasi Jelang Pemilihan Umum 2024 di Indonesia' di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Rahmat menyebut saat ini ujaran kebencian dan disinformasi masih menjadi ranah kewenangan dari Kominfo dengan instrumen UU ITE. Saat sudah masuk masa kampanye hingga rekapitulasi suara, Bawaslu baru akan turun tangan.

"Sekarang pelanggaran masih masuk di UU ITE. Kalau sudah kampanye sampai rekapitulasi itu nanti kewenangan Bawaslu. Harusnya starting-nya itu di situ. Karena itu UU ITE. Itu catatan kami untuk Kominfo, hati-hati karena eskalasi akan pecah di masa kampanye kalau dibiarkan dan tidak di-takedown," katanya.

Belajar dari Pemilu 2019, Bawaslu merasa pihaknya sempat abai memperhatikan eskalasi polarisasi yang terjadi akibat penggunaan media sosial pada pemilu 2019 lalu.

"Ternyata medsos membuat eskalasi dan polarisasi yang begitu besar terutama pada 2019. Ini PR bersama. Apakah 2024 masih seperti itu? Kami harap tidak," katanya.

Untuk itu, ia berharap supaya gelaran Pemilu 2024 dapat menjadi ajang untuk mengadu gagasan dan kreatifitas para kandidat, tanpa harus menyinggung orang lain.

"Boleh adu kreatifitas di media sosial, karena main medsos hal biasa. Tapi jangan menyinggung dan harus menghormati kebebasan berpendapat orang lain juga. Itu yang kita hormati," katanya.