PIKIRAN RAKYAT - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut, Anies Baswedan akan dijegal. Salah satu bentuk penjegalan tersebut menurutnya, eks Gubernur DKI Jakarta itu akan segera ditetapkan menjadi tersangka korupsi.

Dalam cuitan Twitter-nya, Guru Besar Hukum Tata Negara itu menuturkan, kabar Anies Baswedan akan segera ditetapkan jadi tersangka korupsi sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan.

"Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya," tutur dia melalui cuitan Twitter-nya, Rabu 21 Juni 2023.

Dia juga menuturkan, ada beberapa nama yang telah menyampaikan hal tersebut, yakni Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar.

Baca Juga: Rp504 Triliun Uang Kedaulatan dari Belanda Bisa untuk Bangun 100 Stadion Semegah JIS

"Dalam beberapa podcast sudah menyatakan," ujar Denny Indrayana, "pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024."

Menurutnya, ada seorang anggota DPR yang menyampaikan bahwa Anies akan segera ditersangkakan. Semua komisioner, menurutnya, sudah sepakat.

Selain itu, dia pun menyinggung masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperpanjang MK satu tahun.

"Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-lawan oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," tuturnya .

Baca Juga: Doa Agar Dilancarkan Berbicara Saat Interview Kerja

Di samping itu juga menyampaikan, ada 10 strategi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjegal Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024.

Cuitan Denny Indrayana.

1. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

2. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

3. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.

Baca Juga: Apa Saja Keistimewaan Bulan Dzulhijjah dan Amalan Apa yang Dianjurkan?

4. Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai Politiccal Bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

5. Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.

6. Keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.

7. Ketujuh, adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

Baca Juga: Daftar 17 Ketua DPD Parpol di Jawa Barat dan Posisinya Saat ini

8. Kedelapan Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E.

9. Kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

10. Kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.***