Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk segera menindak pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang. Sebagai pribadi Panji dinilai telah melakukan tindak pidana.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Ikhsan Abdullah menjelaskan, rekomendasi kepada aparat penegak hukum itu, merupakan tindak lanjut terkait pro dan kontra kegiatan di Pesantren Al-Zaytun. Ajaran di Al-Zaytun dinilai masyarakat telah menyimpang.

"R​​​​ekomendasinya adalah, pertama, karena ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang sebagai pribadi, aparat hukum agar segera melakukan tindakan hukum," ujar Ikhsan di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu (21/6).

Kontroversi di Pesantren Al-Zaytun sempat mengundang unjuk rasa dari Forum Indramayu Menggugat, Kamis (15/6). Mereka di antaranya menuntut tindakan tegas MUI dan Kementerian Agama untuk mengusut dugaan penyimpangan ajaran di Al-Zaytun.

Selain tindakan hukum itu, kata Ikhsan, MUI tengah mengkaji rekomendasi pencabutan izin Pesantren Al-Zaytun. Rekomendasi itu sedang dianalisis. "Ya itu lagi dianalisis. Semuanya sedang dikaji," kata Ikhsan.

Ikhsan meminta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan hukum terhadap Panji Gumilang yang mendapatkan sorotan publik. Ikhsan berharap Pesantren Al-Zaytun dapat diselamatkan untuk dilakukan pembinaan dari hal-hal yang bersifat menyimpang. Pasalnya, Ponpes Al-Zaytun sudah dinilai terindikasi melakukan penyimpangan.

"Artinya bukan menyimpang pesantrennya, tetapi adalah para pengurus yayasannya, terutama Panji Gumilang ini," jelas Ikhsan usai rapat tertutup bersama Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Polri, dan Badan Intelijen Negara itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah terkait dengan pro dan kontra kegiatan di Pesantren Al-Zaytun.