Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) terus melakukan berbagai efisiensi di tengah pasokan listrik yang meluber. Salah satunya yaitu dengan renegosiasi kontrak dan penundaan jadwal operasi sejumlah pembangkit listrik dengan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengatakan, konsultasi renegosiasi kontrak yang dilakukan bersama IPP selama ini telah berjalan baik. Hasilnya, PLN telah melakukan penghematan hingga Rp 40 triliun lebih.

"Hasilnya cukup baik, jadi ini sudah bisa menghasilkan lebih dari Rp 40 triliun saving dari konsultasi bersama ini," ucapnya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Rabu (21/6/2023).

-

-

Menurut Sinthya, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi penjualan listrik perusahaan. Di lain sisi, IPP juga memiliki tantangan tersendiri untuk dapat menyelesaikan konstruksi pembangkit yang sedang berjalan karena adanya keterbatasan dari supply chain atau logistik serta pembatasan dari pekerja.

"Sehingga secara kepentingan kedua belah pihak ini dapat dijembatani dengan proses konsultasi bersama dan dapat mencapai suatu hasil yang cukup baik dengan para pengembang ini," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN telah berhasil melakukan renegosiasi dengan para IPP untuk memundurkan jadwal operasi pembangkitnya. Adapun dari hasil renegosiasi itu, penghematan yang didapat PLN hingga 2022 mencapai Rp 47,5 triliun.

Menurut Darmawan, pihaknya menghadapi kondisi over supply di Pulau Jawa selama 12 bulan dengan penambahan kapasitas sekitar 7 Giga Watt (GW). Sementara itu, penambahan permintaan listrik hanya tumbuh sekitar 1,2-1,3 GW.

"Sampai akhir 2021 kami berhasil menekan take or pay (TOP) sebesar Rp 37,21 triliun di tahun 2022 upaya ini terus dilakukan sehingga tambahan TOP yang bisa ditekan adalah Rp 9,83 triliun dan untuk itu total TOP yang berhasil ditekan Rp 47,05 triliun," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI, Rabu (15/2/2023).

[-]

-

PLN Sukses Hindari Bayar Denda Rp 47 Triliun ke Swasta
(wia)