AKURAT.CO  Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) harus menjawab kekhawatiran terhadap penghapusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apabila Sidakam tak dapat diakses penuh maka akan berdampak pada menurunya kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu 2024.

Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menutupi keterbukaan informasi dalam Sidakam seperti pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Prinsip penggunaan teknologi informasi. Itu kan salah satu tujuannya untuk transparansi dan akuntabilitas," kata Wahidah kepada wartawan, Selasa (20/6/2023).

baca juga:

Ia menilai keterbukaa informasi sangat dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu 2024 berjalan adil, jujur dan berintegritas. Oleh karena itu pengadaan sistem informasi itu harus dapat diakses secara luas, tak terkecuali masyarakat bukan hanya para pemegang jabatan struktural di KPU atau Bawaslu.

"Kalau sistem diadakan tapi akses sulit atau terbatas, maka itu menyalahi prinsip penggunaan teknologi informasi tersebut, yang menjadi dasar KPU membuat Sidakam, atau sama halnya dengan Sipol dan sistem yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Wahidah menuturkan apabila sistem informasi seperti Sidakam, Sipol dan Silon nantinya sulit diakses maka kinerja KPU patut dipertanyakan. Pasalnya, pembuatan sistem informasi itu menggunakan dana anggaran negara.

"Kalau kemudian ini tidak bisa diakses optimal, bukan kah itu juga bagian dari pemborosan anggaran negara," pungkasnya.[]