Pasuruan (beritajatim.com) – Dua penghargaan Kota Layak Anak (KLA) yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan “dihujani” kritikan pedas. Salah satunya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pasuruan.

Daniel Effendi Wakil Ketua LPA Pasuruan mengatakan, penghargaan yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia itu, bertolak belakang dengan realitas. Bahkan ia beranggapan Kabupaten Pasuruan belum layak menyandang predikat tersebut.

“Angka kejahatan terhadap anak di wilayah Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya naik. Tapi anehnya malah mendapat penghargaan kota layak anak,” kata Daniel saat dikonfirmasi, Selasa (11/1/2022).

Ia berpendapat, penerimaan penghargaan KLA seharusnya dibarengi dengan program dari Pemkab Pasuruan yang mampu mensejahterakan anak. Tak hanya sekedar memenuhi dokumen agar mendapatkan penghargaan tersebut.

Daniel mempertanyakan apakah ada tempat barmain untuk anak seperti taman bermain. “Harusnya Pemkab Pasuruan peduli terhadap anak dengan membagunan tempat-tempat bermain anak,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Tahun 2019 Kabupaten Pasuruan kembali sabet penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise kepada Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf yang diwakilkan kepada Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron dalam acara Malam Penganugerahan Kota/Kabupaten Layak Anak Tahun 2019, di Hotel Four Points, Makasar.

Kabupaten Pasuruan mendapatkan penghargaan kategori Pratama. Selain itu, Kabupaten Pasuruan juga menerima penghargaan untuk Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) melalui Hutan Kota Kalirejo di Kecamatan Bangil.

Hutan Kalirejo merupakan bagian dari RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang mendukung Bangil sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan, serta bagian dari upaya mempertahankan predikat sebagai daerah peraih Piala Adipura. (ada/ted)