Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, berfokus pada normalisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sepanjang 2021. Tahun ini, parlemen akan mengalihkan konsentrasi pada pemaksimalan fungsi legislasi.

Saat Bupati Hendy Siswanto dilantik pada 26 Februari 2022, Jember belum memiliki Peraturan Daerah APBD. Maka prioritas pertama DPRD Jember adalah mengesahkan bersama Perda APBD 2021, yang disusul Perubahan APBD 2021 dan pembahasan Perda APBD 2022.

“Fokusnya ke anggaran terus, karena praktis selama dua tahun tidak punya (Perda) APBD dan komitmen DPRD waktu itu ayo fokusnya ke budgeting. Pokoknya kami berusaha semaksimal mungkin agar Jember kembali normal, kembali punya APBD sebagaimana kabupaten dan kota lain,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

APBD 2021 ini dilaksanakan di tengah merebaknya wabah Covid varian delta. “Di seluruh Indonesia, kantor layanan publik, termasuk DPRD, bisa dikatakan lumpuh. Varian delta Covid-19 ini luar biasa dahsyatnya. Rapat paripurna pernah dibatalkan karena salah satu anggota Dewan terkonfirmasi positif. Kami nyaris tak bisa bekerja karena tak bisa mengumpulkan orang,” kata Itqon.

Perda Perubahan APBD 2021 akhirnya ditolak gubernur karena terlambat. Namun DPRD dan bupati Jember berhasil menyelesaikan Perda APBD 2022 pada 14 November 2021. “Kita waktu itu tercepat ketiga atau keempat di Jatim,” kata Itqon.

“Barulah pada 2022, kami akan bekerja keras menjalankan satu tugas pokok dan fungsi yaitu fungsi legislasi. Alhamdulillah, ada 23 rancangan perda yang harus kami selesaikan pada 2022. Saya selaku ketua DPRD akan meyakinkan 50 orang ini bahwa kami bisa menyelesaikan ini. Insya Allah bisa,” kata Itqon.

Menurut Itqon, ada beberapa perda yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan. “Kami cari pakar-pakar di kampus Jember untuk menyusun naskah akademik dan kemudian kami bawa ke panitia khusus,” katanya. [wir/but]