AKURAT.CO, Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Prof Musni Umar, punya pandangan lain soal pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Prof Musni mengaitkan pertemuan Puan dan AHY dengan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.

"Pertemuan Puan dengan AHY dapat dimaknai bahwa PDIP sebagai partai penguasa mengakui kebasahan Demokrat. Realitas yang sah adalah partai Demokrat yang dipimipin AHY," kata Musni Umar dalam cuitannya di Twitter dikutip redaksi, Senin (19/6/2023). 

Lebih lanjut Prof Musni menilai pertemuan Puan dan AHY membuat suasana politik menjelang Pilpres 2024 menjadi sejuk dan tidak terus melulu bergejolak. 

Terlebih, dia menyinggung sejumlah kader Demokrat melakukan aksi cap jempol darah sebagai bentuk perlawanan terkait PK soal kepengurusan DPP Partai Demokrat di MA. Aksi cap jempol darah itu merupakan bentuk perlawanan.

"Khusus di tubuh Partai Demkorat sangat panas sampai ada cap jempol darah setelah Moeldoko mengamukan PK di MA untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY," tulisnya lagi.

Puan dan AHY menggelar pertemuan di Hutan Kota Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2023). Puan berharap pertemuan pertama kali dengan SBY itu bisa kembali terulang di kemudian hari.

Menurut Puan, pertemuan susulan diperlukan guna mencapai sebuah kesamaan satu sama lain.

"Tentu ini akan menjadi lebih penting dalam membangun bangsa dan negara. Kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia," kata Puan. 

Sementara itu, AHY melayangkan sejumlah pujian kepada Puan. Menurutnya, Puan merupakan sosok pemimpin dan politisi perempuan yang hebat.

"Masa depan adalah milik kita generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh, pemimpin, politisi perempuan yang hebat," ujar AHY.

Selain itu, AHY menilai Puan memiliki rekam jejak yang lengkap, baik di parlemen maupun pemerintahan.[]