Pemerintah dinilai tidak berpihak kepada dunia riset dan peneliti. Hal itu tecermin dari anggaran riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang menurun. Pada 2024, pagu indikatif anggaran BRIN disetujui sebesar Rp5,9 triliun.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto berjanji komisinya akan berjuang untuk menambah anggaran untuk riset dan peneliti. Diakui politikus Partai Keadialan Sejahtera (PKS) ini, anggaran riset terus menurun jauh dari sebelum ada BRIN yang dibentuk pada 2021.

Anggaran 2024 itu lebih kecil dari anggaran BRIN tahun ini: Rp6,3 triliun. Dari jumlah itu, Rp4,1 triliun (64,8%) untuk dukungan manajemen dan sisanya Rp2,2 triliun (35,1%) untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sementara anggaran tahun depan Rp5,9 triliun akan dialokasikan sebesar Rp3,67 triliun (61,66%) untuk dukungan manajemen dan sebesar Rp2,28 triliun (38,34 persen) untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pagu indikatif ini disetujui dalam rapat antara Komisi VII DPR dengan BRIN, Senin (19/6) kemarin.

Mulyanto pernah menjelaskan bahwa anggaran riset pada 2017 mencapai Rp24,9 triliun atau 0,20% dari PDB. Saat ini, anggaran itu merosot tinggal Rp2,2 triliun atau 0,01% terhadap PDB. "Menciut lebih dari satu per dua puluh kalinya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/2). 

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan, anggaran kerja BRIN secara keseluruhan terbagi ke dalam 24 program. Tahun ini, jelas Handoko, pagu indikatif BRIN sebetulnya Rp6,67 triliun, tetapi terkena automatic adjustment Rp389,26 miliar.

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) milik Kementerian Keuangan per 16 Juni 2023, realisasi anggaran BRIN tahun ini mencapai Rp2,41 triliun (38,5%) dari total pagu sebesar Rp6,3 triliun.

"Sesuai diskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, kami mengusulkan tambahan dana abadi penelitian sebesar Rp5 triliun untuk Tahun Anggaran 2024," kata Handoko. Usulan ini menjadi salah satu kesimpulan rapat BRIN dengan Komisi VII DPR.