BANDUNG, JABAR EKSPRES – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat 2023 tertinggi secara nasional dengan nilai 84,43 poin. IKIP Jabar 2023 naik 2,5 poin dibandingkan IKIP 2022 dengan nilai 81,93 poin.

Hal ini menggambarkan ketaatan badan publik di Jabar merupakan yang terbaik dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur UU Keterbukaan Informasi Publik. Ini juga menandakan akses publik terhadap informasi terbuka di Jabar, merupakan yang terbaik.

Tercatat, IKIP Jabar 2023 di atas IKIP Nasional dengan nilai 74,43 poin. Di bawah Jabar ada Riau dengan IKIP 82,43 poin; Bali 81,86; NTB 81,81; dan Aceh 81,27 poin.

BACA JUGA: Asal Usul dan Sejarah Kota ‘Why’ dan di Luar Nalar: Kota Depok

Pengumuman IKIP 2023 dilakukan dalam National Assessment Council (NAC) Forum Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023.

NAC merupakan forum pengolahan dan penilaian KIP, yang juga bisa disebut sebagai soft launching atas hasil IKIP 2023.

Hadir dalam NAC para informan ahli nasional, tim ahli IKIP, perwakilan Komisi Informasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dari 34 provinsi serta stakeholders komunikasi publik lainnya.

Menurut Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, NAC Forum IKIP merupakan program prioritas dan dilaksanakan setiap tahun.

BACA JUGA: Cara Aktivasi Paket Internet Haji 2023 di Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Smartfren

“Meskipun dalam perjalanannya menghadapi beberapa kendala, tetapi karena seluruh Komisioner KIP Pusat dan Daerah bersatu padu, bahu-membahu dan bekerja keras sehingga program ini dapat terselesaikan untuk tahun ketiga saat ini,” kata Donny.

Perjalanan IKIP 2023 dimulai sejak Februari, mulai dari tahapan penyusunan dasar hukum, bimbingan teknis kepada seluruh Kelompok Kerja Daerah, penentuan informan ahli daerah, pengumpulan data dan fakta oleh Pokja Daerah serta pengisian kuisioner dan FGD di 34 provinsi.

Ketua Komisi Informasi Jabar Ijang Faisal menyambut baik dan bersyukur atas pencapaian IKIP 2023.

“Ini hasil kerja keras bersama, mulai Pak Gubernur bersama jajaran birokrasi di Pemda Provinsi Jabar khususnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Komisi 1 DPRD yang senantiasa mendukung program Komisi Informasi Jabar, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan seluruh masyarakat Jabar,” tutur Ijang.