Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Zainul Hidayat mengatakan heterogenitas dan multidimensi masyarakat semakin meningkat dan kompleks.

Selain itu ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir kondisinya di Indonesia makin mengkhawatirkan karena dipicu sejumlah kesenjangan.

"Dinamika kehidupan masyarakat Indonesia di mana setiap wilayah selalu memiliki heterogenitas dan multidimensi," kata Zainul di Jakarta, Sabtu (25/2) seperti dikutip dari Antara.

-

-

Heterogenitas adalah keragaman karakteristik yang dimiliki suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah.

Selain itu, Zainul mengatakan heterogenitas dan multidimensi dari masyarakat Indonesia yang semakin kompleks itu menciptakan dinamika tersendiri dan semakin mengkhawatirkan.

Zainul menjelaskan heterogenitas dan multidimensi tersebut menciptakan kesenjangan ekonomi, pendidikan dan kesempatan lainnya.

Bahkan semakin mengkhawatirkan karena heterogenitas, multidimensi, dan kesenjangan yang tercipta dibungkus dengan dalih agama sehingga mengancam kehidupan beragama.

"Selama beberapa tahun terakhir kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan," ujar Zainul.

Di satu sisi, Kementerian Agama RI mengonfirmasi mengenai risiko hegeronitas masyarakat yang makin kompleks itu.

Di tingkat religi, Kemenag mencoba mengkajinya dengan ukuran berupa Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Zainul mengatakan Kemenag menggunakan indeks itu untuk mencegah agar hal negatif dari masyarakat Indonesia yang heterogen tak meluas.

Namun terdapat beberapa aspek yang masih harus ditekankan terutama mengenai dukungan advokasi untuk pemahaman masyarakat yang lebih mendalam.

Selain itu, penguatan metodologi termasuk pemilihan sampel serta merancang indikator yang lebih detail termasuk metode skor sebelum melakukan agregasi tingkat provinsi turut menjadi aspek yang perlu didalami oleh Kementerian Agama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama telah diinisiasi sejak 2018 secara parsial hingga akhirnya disampaikan kepada Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai salah satu indikator pembangunan untuk mendukung program moderasi beragama.

"Kementerian Agama merasa membutuhkan kebijakan untuk peningkatan kerukunan umat beragam dan membutuhkan kuantifikasi," kata Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Arfi Hatim.

Menurut Arfi ketika program moderasi beragama dapat terlaksana diharapkan masyarakat dapat mengamalkan nilai agama secara moderat dan menghasilkan kehidupan beragama yang rukun.

"Program moderasi beragama pun telah menjadi salah satu isu yang dibahas dalam RPJMN 2024," kata dia.

[-]