MerahPutih.com - Stunting merupakan permasalahan negara yang sangat serius. Stunting adalah penyakit kronis yang memengaruhi tinggi badan anak yang salah satunya diakibatkan kekurangan gizi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah pusat agar menerbitkan aturan khusus dan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran untuk mengentaskan permasalahan stunting.

Hal itu disampaikan Junimart sebagai respons sikap Presiden Jokowi yang menyoroti penggunaan anggaran penanganan stunting.

Baca Juga:

“Menurut saya perlu juga dibuat aturan khusus untuk penggunaan anggaran penanganan stunting ini dengan persentase,” kata Junimart, Jumat,(16/6).

“Misalnya anggaran untuk stunting Rp 10 miliar maka yang bisa dipergunakan dalam biaya operasionalnya termasuk perjalanan dinas paling banyak 20 persen dari total Rp 10 miliar. Ini namanya lebih besar pasak daripada tiang," imbuhnya.

Junimart mengungkapkan alasannya mendorong pemerintah pusat membuat aturan khusus. Menurutnya, dengan adanya aturan dapat mencegah penyelewengan dana yang dianggarkan untuk penanganan stunting.

"Pengawasan dan aturan khusus menyangkut target penggunaan dana stunting untuk menghindari penyimpangan penggunaan anggaran dengan modus biaya rapat-rapat dan perjalanan. Terlepas dari itu mentalitas dan rasa empati para pelaku yang paling pokok diperbaiki," jelasnya.

Baca Juga:

Lebih lanjut Junimart mengharapkan pemerintah pusat dapat mengawasi penggunaan anggaran. Sebab, fungsi pengawasan itu penting agar anggaran dapat digunakan secara produktif dan tepat sasaran.

"Pemerintah pusat perlu meningkatkan fungsi pengawasan penggunaan anggaran yang produktif tepat sasaran dan mengingatkan para pemangku pelaksana," ujar Junimart.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekesalannya lantaran anggaran Rp 10 miliar yang dialokasikan untuk penanganan stunting tidak digunakan secara optimal untuk belanja makan-makanan bergizi bagi anak-anak stunting.

Kepala negara murka karena anggaran Rp 10 miliar untuk penanganan stunting hanya digunakan tidak sampai Rp 2 miliar. Sedangkan sisanya digunakan untuk perjalanan dinas hingga rapat-rapat.

“Perjalanan dinas Rp 3 M, rapat-rapat Rp 3 M, penguatan pengembangan apa apa, bla bla bla Rp 2 M. Yang benar-benar untuk beli telur itu gak ada Rp 2 M. Kapan stuntingnya akan selesai kalau cara seperti ini, ini yang harus diubah," ucap Jokowi. (Pon)

Baca Juga: