Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem, Dedy Ramanta angkat bicara soal kabar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang kabarnya akan menjadi tersangka korupsi.

“Kami dari Partai NasDem sejak awal mengatakan jika menteri yang berasal dari Partai NasDem kemarin kan dihibahkan di kabinet Jokowi bekerja total untuk memback-up pemerintahan Jokowi,” kata dia, Hotel Thamrin, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

“Kemudian ketika tata laksana pemerintahan itu terjadi hal yang mungkin diduga atau dianggap atau ditemukan hal yang tidak sesuai saya kira hal itu memang murni ranah hukum ya,” sambung dia.

Mewakili NasDem, dia menegaskan bahwa kasus tersebut hanya dianggap sebagai peristiwa yang biasa saja.

“Karena namanya juga dugaan, dipanggil, semua warga negara juga bisa dipanggil oleh penegak hukum,” pungkasnya.

Mentan SYL (Ist)

Mentan Syahrul Yasin Limpo meminta penjadwalan ulang atas pemeriksaan dirinya kepada KPK atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Syahrul sedianya dimintai keterangan oleh KPK terkait penyelidikan pada Jumat (16/6/2023).

"Yang bersangkutan meminta agar pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi.

Syahrul menjelaskan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Syahrul beralasan harus mengikuti kegiatan di India.

"Iya yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa yang bersangkutan terjadwal kegiatan ke India," kata Ghufron.

Koordinator Humas Kementan Arief Cahyono membenarkan Syahrul Yasin Limpo sedang ada kegiatan di India.

Arief menyebut Syahrul menghadiri acara Agriculture Ministers Meeting G20 di India.

"Iya. Beliau menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India," katanya. 

Beredar kabar KPK bakal menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka. Syahrul bakal menjadi tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi dan suap.

Selain Syahrul, KPK juga disebut akan menetapkan dua pejabat Kementan lainnya.

Mentan SYL (tim tvOne)

KPK membantah narasi bahwa pihaknya menargetkan Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

"Kami ingin sampaikan setop narasi itu, setop asumsi itu. Karena kami pastikan yang KPK lakukan adalah berdasarkan kecukupan alat bukti," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (16/6/2023). 

Ali menegaskan penyelidikan dugaan korupsi tersebut dilakukan di Kementerian Pertanian bukan terhadap Mentan Syahrul Yasin Limpo.

"Saya perlu garisbawahi di Kementerian Pertanian. Begitu ya. Supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya yang salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri ataupun dikaitkan dengan politik," jelasnya.

Dia menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dimulai sekitar di awal 2023. (agr)