Partai NasDem meminta Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk hadir memenuhi panggilan KPK.

"Bagi NasDem tentu saja hal itu dianggap sebagai peristiwa yang biasa saja karena namanya juga dugaan, dipanggil, semua warga negara juga bisa dipanggil oleh penegak hukum," kata Dedy Ramanta di Jakarta Pusat, Jumat.

Dedy Ramanta lantas mempersilakan KPK untuk melakukan penyelidikan sebagaimana yang menjadi domain wilayahnya.

"Silakan KPK bekerja sesuai dengan ranahnya," ujar Dedy.

Menurut dia, pekerjaan yang bertentangan dengan hukum sudah seyogianya dilakukan penyelidikan sebagaimana yang menjadi komitmen sejak awal Partai NasDem.

"Ketika tata laksana pemerintahan itu terjadi hal yang mungkin diduga atau dianggap atau ditemukan hal yang tidak sesuai, saya kira hal itu memang murni ranah hukum, ya, dikerjakan saja," ucapnya.

Dedy mengatakan bahwa Mentan Syahrul Yasin Limpo sendiri tak menghindar dari pemanggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan.

"Hanya meminta waktu untuk penundaan karena berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan," tuturnya.

Partai NasDem, kata dia, juga meminta Mentan Syahrul Yasin Limpo untuk hadir memenuhi panggilan KPK. Dia menambahkan bahwa partainya sejauh ini belum memanggil Mentan untuk berbicara tentang isu terkait.

"Belum secara resmi karena acara-acara kemarin acara-acara biasa Pak Menteri sebagai anggota dewan pakar," katanya.

Ia pun mengaku optimistis atas kinerja Mentan di pemerintahan Jokowi yang bersih dan memiliki reputasi yang baik, serta berharap tidak ada masalah yang serius dalam pemanggilan Mentan oleh KPK tersebut.

Meski di sisi lain, Dedy tak menampik partainya akan prihatin apabila dugaan kasus rasuah yang menjerat salah satu kadernya itu benar terjadi.

"Dari aspek partai, tentu saja kami prihatin kalau andaikan itu benar," imbuhnya.

Menurut dia, isu yang masih sebatas dugaan tersebut pun tidak serta-merta direspons secara reaktif oleh Partai NasDem sebab partainya kini tengah berfokus memaksimalkan mesin politik menghadapi Pemilu 2024.

"Enggak menjadi concern bahwa kemudian itu kami harus menyiapkan segala macam, enggak," ujarnya.

Terakhir, dia berharap agar tidak ada tendensi politis dari isu terkait dengan dugaan kasus korupsi yang menjerat anggota Dewan Pakar Partai NasDem itu.

"Kalau survei tadi 'kan margin of error, kami berharap dalam Pemilu 2024 tidak ada margin of terror," ucap dia.

Sebelumnya, KPK telah melayangkan undangan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk memberikan keterangan terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Akan tetapi, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta izin kepada KPK agar pemeriksaan dirinya terkait dugaan korupsi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya diundur pada hari Selasa, 27 Juni 2023, dari panggilan dijadwalkan pada hari Jumat (16/6).

. KPK periksa puluhan saksi terkait korupsi di Kementan
. KPK tepis narasi targetkan Mentan Yasin Limpo

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2023