RILISID, Jakarta — Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin meminta pemerintah untuk memastikan semua tenaga harian lepas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui formasi PPPK pada tahun ini.

Hal ini disampaikannya sebagai upaya meneruskan aspirasi para PPL Bengkulu secara langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas.

"Beberapa waktu lalu saya sempat menerima aspirasi terkait kejelasan masa depan rekan-rekan PPL di Bengkulu, dan langsung kami sampaikan atensi ke Menpan kemarin," kata Sultan dalam keterangan resminya, Jumat (16/6/2023).

Menurutnya, pembangunan industri pertanian harus dimulai dari SDM yang berkualitas. Sehingga kami berharap agar Pemerintah harus berkomitmen dan memastikan semua PPL diberikan insentif status pengabdiannya sebagai PPPK di setiap daerah.

"Apa yang disampaikan PPL dari Bengkulu tentu juga mewakili nasib rekan seprofesi dari seluruh Indonesia," ujar mantan Wagub Bengkulu itu.

Menurut Sultan, pihaknya kerap menerima keluhan langsung dari para PPL dari beberapa daerah yang merasa belum diberikan status kepegawaiannya sebagai ASN oleh pemerintah saat elakukan kunjunhan" kerja ke daerah.

"Jangan sampai ada PPL yang hari-hari mendampingi aktivitas agronomi Petani diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah daerah hanya karena alasan keterbatasan anggaran," tambah Sultan.

Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mendorong agar pemerintah melalui kementerian terkait kembali melakukan rekrutmen khusus kepada para PPL yang belum ditetapkan sebagai PPPK.

"Kita membutuhkan lebih banyak PPL yang memiliki semangat pengabdian tinggi dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pangan nasional," ujar Sultan.

"Banyak negara pengekspor pangan yang secara bertahap akan menghentikan ekspor pangan pokok seperti beras dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah harus lebih siap dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas pangan nasional dengan SDM yang produktif," tutupnya. (*)