Liputan6.com, Jakarta Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo membuka acara Peningkatan Kemampuan Kompetensi Pemimpin Polri pada Tingkat Menengah atau Middle Level Tahun Anggaran 2023. Salah satu yang dibahas adalah terkait dengan pesan Presiden Jokowi, yakni urusan birokrasi pemerintah yang tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas.

Menurut Dedi, arahan Presiden Jokowi hingga program prioritas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjadikan penting adanya peningkatan kemampuan dan kompetensi para perwira menengah (pamen).

“Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, birokrasi di pemerintahan tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas. Presiden Jokowi terus mendorong birokrasi agar berdampak, tidak berbelit-belit, lincah, dan cepat. Kementerian Menpan-RB telah melakukan pemangkasan klasifikasi jabatan, penyederhanaan birokrasi regulasi, serta penilaian reformasi birokrasi,” tutur Dedi kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Dia menyampaikan, Polri tengah mengoptimalkan digitalisasi data yang terintegrasi untuk mempermudah kinerja dan mengoptimalkan birokrasi. Selain itu, tantangan tugas saat tahun politik juga turut dibahas.

“Saat ini kita berada di tahun politik, menjelang pemilihan umum legislatif serentak dan pemilihan Presiden tahun 2024. Tentunya hal ini akan membuat pelaksanaan tugas Polri ke depan semakin berat dan kompleks, sehingga perlu persiapan dengan meningkatkan kompetensi personel Polri secara berkala yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas,” jelas dia.

Dedi menerangkan, SDM Polri memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan kompetensi personel Polri. Jika makin kompeten, maka diyakini akan berdampak pada kemajuan organisasi.

“Oleh karena itu kualitas SDM personel menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. Sehingga perlu senantiasa ditingkatkan baik dari aspek, teknis dan maupun kompetensi manajerial calon pemimpin Polri,” ujarnya.