JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut hadir dalam rapat kerja Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia (APPDI) di Bandung, Kamis (15/6). Dalam kesempatan itu, ia membagikan jurus delapan pintu rezeki kolaborasi pendanaan pembangunan daerah.

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu mengungkapkan, pembangunan daerah menjadi pekerjaan bagi seorang kepala daerah. Dalam proses pembangunan tentunya tidak selalu bisa untuk hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kalau semua andalkan APBD untuk segala urusan gak akan cukup,” terangnya.

Menurutnya, ada pos-pos pendaaan lain yang patut untuk dioptimalkan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Ia menyebutnya delapan pintu rezeki.

Kang Emil menguraikan, delapan pintu itu yang pertama adalah APBD yang dimiliki masing-masing kabupaten atau kota. Kalau APBD pastinya semua kepala daerah sudah mengoptimalkan.

Pintu berikutnya adalah kucuran dana dari APBD Provinsi. Menurutnya kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kota kabupaten akan berdampak positif terhadap pembangunan di sebuah daerah. “Yang selanjutnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelasnya.

Kang Emil melanjutkan, sumber pendanaan lain yang bisa dimaksimalkan berikutnya adalah dalam bentuk pinjaman daerah, kemudian dana Corporate Social Responsibility (CSR), obligasi daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnerships (PPP), dan dana umat. “Dana umat itu misalnya zakat,” cetusnya.

Harapannya delapan jurus itu bisa menjadi inspirasi untuk bisa dioptimalkan di sejumlah daerah lain di Indonesia. “Selamat datang para peserta APPDI, semoga bisa saling berbagi ilmu juga,” jelasnya.

Menurut Emil, delapan jurus itu juga telah cukup dikembangkan di Jawa Barat. Sehingga pemerintah daerah bisa maksimal melaksanakan program pembangunan untuk masyarakat.

Spesifik untuk mendongkrak pendaparan asli daerah, dalam 5 tahun berjalan ini Jawa Barat juga telah mengoptimalkan teknologi digital. Sehingga mampu mendongkrak pendapatan daerah. Pada 2022 misalnya tercatat bisa mencapai Rp 686 miliar dengan mengoptimalkan aplikasi digital tersebut. Padahal di 2018 masih tercatat di angka Rp 224 miliar.(son)