Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan politis dalam mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK juga menyatakan tak terpengaruh dengan tudingan tersebut.

"Dari awal kami pun sangat sadar, semua yang dikerjakan KPK saat ini akan selalu dikaitkan dengan politik, tapi kami tak akan terpengaruh," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Ali memaklumi kinerja lembaga antirasuah dikait-kaitkan dengan politis karena dalam waktu dekat akan masuk tahun politik 2024. Namun, Ali meminta masyarakat menyudahi narasi KPK politis.

Ali menegaskan, setiap penanganan kasus selalu diawali dengan kecukupan alat bukti. Jika alat bukti tak tercukupi, maka KPK tak bisa menjerat seseorang sebagai tersangka.

"Setiap penetapan tersangka oleh KPK kami pastikan karena atas dasar kecukupan alat bukti dan kami pertanggungjawabkan nantinya di persidangan," kata Ali.

Ali menyebut sudah banyak kasus yang ditangani lembaga antirasuah dan dikait-kaitkan dengan politik. Namun semua kasus itu berhasil naik ke persidangan dan vonis berkekuatan hukum tetap.

"Sudah banyak contoh perkara yang selalu dinarasikan kriminalisasi dan politis, namun itu semua tidak terbukti, hanya asumsi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan atas perkara dimaksud," Ali menandaskan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding sudah menjadi alat politik. Beredar kabar terbaru, KPK akan menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Mantan Kasatgas Penyidikan KPK Novel Baswedan menyebut, jika benar KPK menjadi alat politik, maka lembaga antirasuah sudah tak lagi bisa dipercaya sebagai penegak hukum.

"Bila benar KPK menjadi alat politik, tentu hal ini sangat merusak. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan, karena sekarang KPK dipimpin oleh orang-orang bermasalah," ujar Novel Baswedan, Rabu (14/6/2023).