TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bukan 27 Desember 1949.

Mark Rutte mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat.

"Kami melihat proklamasi itu sebagai fakta sejarah," kata Mark Rutte dalam debat tentang kajian dekolonisasi (1945-1950) bersama anggota parlemen GroenLink Corinne Ellemeet, Rabu (14/6/2023).

Atas desakan GroenLink, Mark Rutte akan berdiskusi dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) tentang bagaimana merayakan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus.

“Saya bersedia melihat bagaimana Anda bisa memberikan pengakuan atas perayaan kemerdekaan Indonesia bersama-sama,” kata Mark Rutte, dikutip dari media Belanda, NU.nl.

Baca juga: Mark Rutte: Saya Mohon Maaf Kepada Bangsa Indonesia Atas Nama Pemerintah Belanda

Raja Belanda Kirim Telegram Tahunan saat HUT RI

Beberapa tahun terakhir, Belanda mulai melihat kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Belanda selalu mengingat 17 Agustus 1945," kata Mark Rutte.

"Misalnya, Raja (Belanda) sudah mengirimkan telegram ucapan selamat ke Indonesia pada 17 Agustus setiap tahun," lanjutnya.

Pada tahun 2005, Pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara "de facto" pada tahun 1945, tapi secara resmi menggunakan tahun 1949.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia.

Penyerahan ini terjadi setelah Belanda mendapat desakan kuat dari Amerika Serikat dan PBB.

Baca juga: Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949, Agresi Militer Belanda Serang Ibukota RI di Yogyakarta

Selama ini, Belanda secara resmi selalu menganggap 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan.

Meski kini mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, juru bicara Perdana Menteri Belanda mengatakan tidak akan ada yang berubah secara hukum.