PIKIRAN RAKYAT – Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah terpaksa menggunakan tenaga kerja asing untuk mengawasi kualitas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) tersebut menuturkan bahwa kualitas pekerjaan di IKN menjadi kunci. Sehingga, pengawasannya terpaksa dilakukan bukan oleh ahli dalam negeri.

"Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut Binsar Pandjaitan saat Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023.

Luhut mengungkap alasan di balik memilih mempekerjakan tenaga kerja asing di IKN. Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) di Indonesia belum layak diberikan tugas untuk mengawasi kualitas IKN.

Keputusan tersebut lantas menuai kontroversi dengan lebih banyak pihak kontra yang muncul ke permukaan. Walau begitu, Luhut menegaskan bahwa ini semua demi keputusan bangsa.

Baca Juga: Singgung Deklarasi Bakal Calon Presiden, Fahri Hamzah: Delapan Bulan Drama Elite

"Sepanjang untuk kepentingan nasional, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita ini kadang-kadang munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire orang-orang bule, marah,” ucapnya di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023.

Luhut mengaku heran mengapa hal ini dipersoalkan, sementara semua pasti sepakat dengan penilaiannya, bahwa TKA saat ini unggul dalam fungsi yang dibutuhkan IKN.

"Bangsa kita (tenaga kerjanya) enggak bisa, ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi. Kuat, tapi masih belok-belok," tutur Luhut.

Baca Juga: Pedagang Seblak Asal Cimahi Nekat Nyaleg di Pemilu 2024

Menurut Luhut Pandjaitan, SDM (sumber daya manusia) di Indonesia akan bisa menggantikan tenaga asing tersebut. Namun, pekerja dalam negeri akan dipekerjakan apabila menguasai keahlian yang dibutuhkan.

"Berapa lama? Mungkin enam bulan, mungkin setahun. Kita pakai saja dulu TKA, nanti sambil jalan, kita masukin orang tenaga kerja Indonesia yang bisa lagi," ucap Luhut Pandjaitan.

Pernyataan Luhut mengenai SDM Indonesia belum layak diberi tugas untuk mengawasi kualitas IKN ditanggapi mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Ia berujar jika rezim yang ada pada saat ini memandang bangsa Indonesia sebagai orang yang bodoh.

"Sejak rezim ini, bangsa Indonesia langsung dianggap bodoh. Mulai dari pekerjaan tambang sampai pekerjaan sipil di IKN bangsa ini dianggap tdk mampu," ujar Said Didu.

Said Didu pun menuturkan jika pada tahun 1980-an sudah banyak hasil karya dari bangsa Indonesia. Pria yang pernah menjabat sebagai stafsus ESDM pada 2014-2016 itu menjabarkan produksi sekira 40 tahun yang lalu.

"Pdhl 80 an kita sdh buat pabrik pupuk, kilang minyak, pesawat terbang apalagi hanya pekerjaan sipil," ucap Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.***