Pemerintah diminta berkomitmen dalam menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Pangkalnya, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) belum sampai 50% diprediksi kembali molor dari rencana Juni 2023.

"Kayaknya kalau Juni 2023 ini belum tentu terkejar. Tapi, apakah bisa terkejar sebelum reses di masa sidang yang akan datang? Nah, ini butuh kesungguhan dua belah pihak, baik dari DPR maupun dari pemerintah," ucap anggota Komisi VII DPR, Diah Nurwitasari.

Ia mengungkapkan, DPR mulanya mau RUU EBT dapat selesai dalam waktu cepat sehingga menjadi kado saat pertemuan G20 di Bali, medio November 2022. Lantaran sibuk mempersiapkan kegiatan itu, pemerintah pun terlambat menyerahkan DIM sehingga baru dimulai kembali pada awal 2023.

"Pembahasan baru berjalan sebagian, belum terlalu banyak, dan di sana sudah mulai ada beberapa hal yang memang harus didalami. Terakhir, catatan saya, itu kita rapat sampai dengan sekitar, ya, akhir Februari 2023," tuturnya, melansir situs web DPR.