Reporter: Sigit Nugroho |  

Editor: Sigit Nugroho |  

Senin 12-06-2023,22:49 WIB

Ilustrasi - MLFF atau transaksi pembayaran tol nirsentuh-Credit Image: Birkompu-

Rencana Uji Coba MLFF 1 Juni - Sistem transaksi pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF), sedianya diujicoba pada 1 Juni 2023 lalu, pada ruas tol Bali Mandara milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Namun pada akhirnya, proses uji coba tersebut urung dilaksanakan lantaran beberapa hal. Salah satu kabar yang beredar saat itu adalah, terjadinya konflik internal pada badan usaha pelaksana (BUP) MLFF yakni PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). 

Sebagaimana diketahui, RITS merupakan anak usaha dari perusahaan asal Hungaria, yaitu Roatex. Ltd. Zrt. 

Fin.co.id berkesempatan untuk mewawancarai Mantan Direktur Utama PT RITS Musfihin Dahlan. Ia pun menuturkan duduk masalah sebenarnya terkait uji coba MLFF yang batal dilaksanakan pada 1 Juni 2023 di Tol Bali Mandara milik Jasa Marga. 

BACA JUGA:

Musfihin menuturkan kronologi awal persoalan yang terjadi pada tubuh RITS, sehingga hal itu membuat uji coba MLFF 1 Juni batal. 

"Bukan konflik internal, namun ada hal lain yang jauh lebih dari itu," demikian penuturan Musfihin kepada fin.co.id, ditulis Senin 12 Juni 2023. 

Menurut Musfihin, terjadi perbedaan pendapat antara RITS dengan induk usahanya yaitu Roatex. Ltd. Zrt. 

Musfihin mengungkap, awalnya pihak RITS dan Roatex sepakat, bahwa MLFF yang berbasis Global Navigation Satelit System (GNSS) tidak boleh membuat Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang menggunakan sistem tersebut mengalami kerugian. 

BACA JUGA:

Artinya, sistem yang dibuat Roatex harus bisa menjamin BUJT akan menerima uang hasil transaksi pembayaran Tol tanpa ada kebocoran sedikitpun. 

Roatex Hungaria, kata Musfihin, disebut ingin memaksakan sistem yang digunakan di Hungaria sejak 2013, bisa diaplikasikan di Indonesia. 

Padahal, secara regulasi antara di Indonesia dengan di Hungaria terkait jalan tol, jelas sudah sangat berbeda. 

"Uji coba tanggal 1 (Juni) itu tertuang dalam perjanjian antara BUP (RITS) dengan PJPK, dengan BUJT. itu dalam amandemen perjanjian kerjasama yang ketiga, atas usul dari kontraktor dan itu sudah disepakati dua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum. Tanggal 1 (Juni 2023) itu harus di deliver uji coba. Dan tanggal 1 (Juni 2023) itu dipilih karena hari lahir Pancasila, mengandung makna strategis bagi bangsa ini dan saya kira tanggal 1 (Juni 2023) juga mendapat dukungan dari Gubernur Bali Wayan Koster. Sayang tanggal 1 (Juni 2023) itu kontraktor tidak bisa mendeliver," ujar Musfihin kepada fin.co.id.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI

Sumber: