13 Juni 2023 10:42 WIB

Ganjar menegaskan bahwa penentuan menteri dalam kabinet merupakan hak prerogratif presiden.

PDIP Umumkan Ganjar Pranowo sebagai capres (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo buka suara terkait tudingan yang dilayangkan oleh politikus PSI Ade Armando terkait kontrak politik yang mengatur urusan pemilihan menteri.

Ganjar menegaskan bahwa penentuan menteri dalam kabinet merupakan hak prerogratif presiden.

"Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, wong prerogatif kok (hak prerogratif kok)," kata Ganjar di Kantor Disnakertrans Jateng, Semarang, Senin (12/6/2023).

Sambutan 'Welcome to the Jungle' dari PKS ke Kaesang, PDIP: Jangan-jangan Bentuk Ketakutan

Meski demikian, ia enggan menanggapi lebih lanjut terkait tudingan tersebut.

Sebelumnya, Ade Aramando mengaku mendapatkan informasi apabila Ganjar Pranowo sudah menandatangani kontrak dengan PDIP. Dalam kontrak tersebut, kata dia, penentuan menteri akan ditentukan oleh PDIP apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," kata Ade Aramando dalam cuitannya di media sosial Twitter yang dilihat Selasa (13/6/2023).

Ade Armando pun meminta agar Ganjar Pranowo dan PDIP mengklarifikasi kabar tersebut. Ia berharap tudingan tersebut tidak benar.

"Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," ujarnya.